TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Senin (14/9/2026).
Bupati menyampaikan terdapat kenaikan Belanja Daerah dari perencanaan semula sekitar Rp 2,010 triliun menjadi Rp 2,038 triliun atau bertambah sekitar Rp 28,2 miliar.
Dipaparkan, penambahan anggaran belanja sebesar Rp28,2 miliar diarahkan untuk mendukung 5 prioritas pembangunan utama. Yaitu Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas, berupa akselerasi wajib belajar 12 tahun, peningkatan fasilitas dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan (termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan dan penambahan tenaga medis/dokter spesialis).
Kemudian peningkatan pembangunan ekonomi secara luas, berupa penguatan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budidaya.
Percepatan lembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah, berupa penyelesaian dan pemeliharaan jalan atau jembatan antar-kecamatan, sarana pemukiman, penyediaan air bersih, serta pengendalian banjir.
Tata pemerintahan yang baik dan bersih, berupa peningkatan kompetensi aparatur birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Serta penanggulangan kemiskinan & perlindungan sosial, meliput pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, kecukupan gizi, pelatihan keterampilan, dan perbaikan lingkungan hidup.
Dilanjutkan, selain kenaikan Belanja Daerah, untuk target Pendapatan Daerah mengalami penurunan dari perencanaan semula sebesar Rp1.585.217.932.140,- menjadi Rp1.529.607.490.035,- Hal ini disebabkan antara lain Pendapatan Transfer yang turun menjadi Rp1.285.194.569.117,-.
“Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp244.412.920.918,- atau bertambah sekitar Rp10 miliar dari rencana awal,” ungkap bupati.
Kemudian untuk penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, disesuaikan setelah audit BPK RI dari Rp 424,98 miliar menjadi Rp 508.838.442.634,76.
Bupati menjelaskan, untuk menutupi kondisi anggaran defisit dan memaksimalkan alokasi belanja, Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya evaluasi dan optimalisasi PAD, penyusunan skala prioritas yang ketat, serta rasionalisasi program belanja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
