NUSANTARA – Kesenjangan jumlah dokter antardaerah masih menjadi tantangan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur. Data Dinas Kesehatan Kaltim mencatat terdapat 2.348 dokter umum dan 986 dokter spesialis, namun persebarannya belum merata.
Balikpapan tercatat memiliki 316 dokter dan Samarinda 313 dokter. Sementara Mahakam Ulu, daerah dengan tantangan geografis cukup berat, hanya memiliki sekitar 25 dokter.
Persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltim periode 2026–2029 yang resmi dilantik di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (29/8/2026).
Ketua IDI Wilayah Kaltim dr Mansyah mengatakan kepengurusan baru akan memulai program dengan penguatan internal organisasi, terutama peningkatan kompetensi pelayanan dan etika profesi.
“Banyak hal yang akan kami lakukan. Yang paling mendasar bagaimana internal kami, salah satunya peningkatan kemampuan pelayanan, kemudian etika. Itu menjadi hal prioritas kami dan anggota kami,” kata Mansyah usai pelantikan di Kemenko 1 IKN.
Menurut Mansyah, kondisi geografis Kaltim menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Karena itu, program peningkatan kompetensi tidak hanya dipusatkan di kota-kota besar.
IDI Kaltim akan membawa workshop dan program peningkatan kemampuan dokter langsung ke kabupaten dan kota, termasuk Mahakam Ulu.
“Topografi Kalimantan Timur ini juga tantangan bagi kami. Kami akan melakukan workshop ke semua wilayah, termasuk daerah paling jauh, seperti Mahakam Ulu,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengakui kebutuhan tenaga medis, terutama dokter umum dan dokter spesialis, masih cukup besar.
“Kaltim ini sangat membutuhkan sumber daya manusia, terutama para dokter spesialis dan juga dokter umum. Sesuai visi misi Pak Gubernur, kesehatan ini juga menjadi program penting pemerintah provinsi,” kata Jaya.
Ia berharap IDI dan Pemprov Kaltim memperkuat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan hingga daerah yang masih kekurangan tenaga medis.
“Selamat dan sukses. Semoga IDI Kaltim dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah provinsi bisa bersinergi dalam banyak hal di bidang kesehatan,” ujarnya.
Pembangunan IKN turut menambah kebutuhan layanan kesehatan di Kaltim. Bertambahnya aktivitas dan penduduk di Nusantara membutuhkan kesiapan fasilitas sekaligus tenaga medis.
Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan organisasi profesi memiliki peran dalam membangun sistem pelayanan kesehatan di Nusantara.
“OIKN menginginkan layanan kesehatan di Nusantara memiliki standar tinggi dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Oleh sebab itu, peran IDI juga sangat penting karena menaungi profesi dokter,” kata Alimuddin.
Menurut dia, pembangunan fasilitas kesehatan perlu berjalan beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia melalui kolaborasi Otorita IKN, Pemprov Kaltim dan organisasi profesi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga menyoroti tantangan pemerataan tenaga kesehatan di provinsi dengan wilayah yang luas tersebut.
“Peran IDI ini strategis dalam menjawab tantangan pemerataan pelayanan kesehatan, dokter, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang luas seperti Kaltim,” ujar Rudy.
Pelantikan turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Slamet Budiarto. Pengurus IDI Wilayah Kaltim periode 2026–2029 akan mengawali program dengan membawa peningkatan kompetensi dokter ke berbagai kabupaten dan kota, termasuk wilayah pedalaman. (MK)
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.
