TARAKAN – Pemerintah tengah mengambil beberapa paket kebijakan guna meminimalisir dampak dari Fenomena EL Nino. Paket kebijakan tersebut dilakukan dengan tiga cara yaitu menjaga daya beli masyarakat dengan menambah bantalan bantuan sosial, mengakselerasi percepatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa terus berkembang dan terakhir membantu sektor perumahan.
“El Nino-nya nggak bisa dicegah namanya alam kan, tetapi dampaknya harus kita kurangi. Dampaknya itu bisa berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi di samping masyarakat mengalami aktivitas yang terganggu terutama masyarakat tidak mampu,” kata Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan Kemenkeu RI, Sulaimansyah, kepada media belum lama ini.
Disinggung mengenai perlindungan sosial, dia mengungkapkan terdapat dua paket yang disediakan berupa tambahan bantuan beras yang dianggarkan senilai Rp 2.67 triliun pada Desember mendatang dan BLT El Nino yang disalurkan bulan November dan Desember.
Sulaimansyah mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan disiapkan untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diberikan untuk meringankan dampak fenomena El Nino.
BLT El Nino sudah mulai tersalurkan dari November dan akan berlangsung hingga Desember tahun ini. Total anggaran dari bantuan yang diberikan pemerintah yaitu senilai Rp 7.52 triliun untuk dua bulan.
“Nanti di Januari tahun depan akan dilihat kembali BLT El Nino,”ujarnya.
Terkait KUR sendiri, akan dilakukan percepatan KUR dimana perbankan tetap melayani UMKM yang akan melakukan pinjaman KUR di hari Sabtu dan Minggu. Dalam menopang ekonomi pemerintah melakukan program penguatan disektor perumahan karena sektor perumahan memiliki multiplayer efek yang tinggi terhadap ekonomi.
“Masyarakat menengah juga kita bantu dengan pajak PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, ini sampai Desember 2024 (pajak PPN yang ditanggung pemerintah). Tetapi, pajak PPN yang ditanggung 100 persen pemerintah hanya sampai Juni 2024, Juli hingga Desember 2024 hanya ditanggung 50 persen,” terangnya.
Tak hanya itu, masyarakat menengah pun akan dibantu dengan pemberian bantuan biaya administrasi selama 14 bulan. Pada tahun 2023 dan 2024 diberikan sejumlah Rp 4 juta perumahan dan keseluruhan anggaran pada tahun 2023 berjumlah Rp 0,3 triliun dan tahun 2024 senilai Rp 9 triliun.
Lanjutnya, yang terakhir ada bantuan rumah-rumah swadaya masyarakat kurang mampu yang sedang berjalan. Dia mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah memberikan bantuan swadaya perumahan untuk masyarakat kurang mampu dan jumlah penerimanya pun diperbanyak.
“Kali ini kita perbanyak lagi jumlah yang menerimanya, sebanyak 1,8 ribu rumah sebesar Rp 20 juta dengan alokasi sebesar Rp 36,2 miliar,” katanya
“Nanti oleh kementerian PUPR. Biasanya diberikan bahan, bangunnya melalui swadaya masyarakat dengan bergotong royong membangun rumah tetapi bahannya sebesar Rp 20 juta ini, dibantu oleh PUPR,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor:Â Andhika
