BERAU – Ancaman berkurangnya bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Berau meminta pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata tetap menjadi prioritas dan tidak terdampak pemangkasan anggaran.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur terkait kemungkinan penurunan alokasi bantuan keuangan untuk daerah.
Menurutnya, Kabupaten Berau tetap memperoleh dukungan anggaran, khususnya untuk pembangunan akses jalan dan infrastruktur penunjang destinasi wisata yang selama ini menjadi andalan daerah.
“Saya sudah komunikasikan langsung dengan gubernur. Jadi meskipun Bankeu berkurang, kami berharap Berau tetap mendapat bantuan, khususnya untuk infrastruktur wisata,” ujarnya.
Sri menilai sektor pariwisata memiliki posisi strategis, tidak hanya bagi Kabupaten Berau tetapi juga untuk Kalimantan Timur secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan akses menuju destinasi wisata dinilai tidak boleh terhambat akibat pengurangan anggaran.
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata unggulan di Berau terus meningkat. Kondisi tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai agar kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan tetap terjaga.
Destinasi wisata seperti Pulau Derawan, Pulau Maratua, hingga Pulau Kakaban disebut menjadi ikon pariwisata Kalimantan Timur yang memiliki daya tarik nasional maupun internasional.
“Pariwisata ini bukan hanya milik Berau, tetapi juga milik Kaltim. Karena itu kami berharap perhatian terhadap infrastruktur wisata tetap diprioritaskan,” katanya.
Selain menopang sektor pariwisata, pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan wisata juga dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
Infrastruktur yang baik dinilai dapat memperlancar distribusi barang, meningkatkan aktivitas usaha masyarakat hingga membuka peluang investasi baru di sektor pariwisata.
“Kami berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat menghasilkan solusi agar pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan meski kondisi keuangan daerah dan provinsi sedang mengalami tekanan,” ujarnya.
Di tengah ancaman penurunan bantuan keuangan, pemerintah daerah kini dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Sektor pariwisata tetap harus menjadi perhatian karena dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang,” pungkasnya. (adv)
