TARAKAN – Forum Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, untuk menyampaikan aspirasi dan memperkuat sinergi pembangunan wilayah.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/10/2025) ini merupakan bagian dari masa reses persidangan I tahun 2025–2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Oktober 2025.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Utara, anggota DPRD Kota Tarakan, serta jajaran perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan.
Selain itu, turut hadir mitra kerja Komisi V DPR RI seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BMKG, BNPP/Basarnas, PT Pelindo, PT ASDP, PT PELNI, serta LPPNPI (AirNav Indonesia).
Beragam paparan disampaikan oleh mitra kerja terkait capaian dan rencana program pembangunan infrastruktur, transportasi, serta pengembangan wilayah di Kalimantan Utara. Dari sisi pemerintah daerah, forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi aktual di lapangan, dan usulan yang membutuhkan dukungan pusat.
Wali Kota Tarakan, Khairul, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Saud Is, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam sesi diskusi, Wali Kota Khairul menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya terkait peningkatan infrastruktur dasar di Kota Tarakan.
“Kota Tarakan merupakan wilayah strategis dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, namun kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan pengelolaan lingkungan masih perlu dukungan kuat dari pusat. Kami berharap Komisi V DPR RI dapat menjadi jembatan agar program-program strategis bisa terealisasi,” ujar Wali Kota Khairul.
Dia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan pengurangan transfer ke daerah dapat berdampak signifikan terhadap laju pembangunan, terutama di daerah kepulauan seperti Tarakan yang memiliki keterbatasan sumber daya alam.
“Kami memahami kondisi nasional, tetapi di sisi lain kami berharap ada afirmasi khusus bagi daerah seperti Tarakan, agar pembangunan tidak melambat. Infrastruktur dasar adalah kunci pemerataan dan konektivitas wilayah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Syaiful Huda menyambut baik masukan dari pemerintah daerah.
Dia menegaskan, bahwa Komisi V akan terus memperjuangkan kebutuhan infrastruktur strategis di daerah-daerah perbatasan dan kepulauan, sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional.
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan pertukaran cenderamata antara Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dan Wali Kota Tarakan sebagai simbol apresiasi dan penguatan kerja sama antara DPR RI dan pemerintah daerah.
Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor, demi percepatan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara. (ADV/Ade Prasetia)
Editor: Yusva Alam
