TARAKAN – Menyusutnya transfer dana dari pemerintah pusat, memaksa Pemerintah Kota Tarakan melakukan penyesuaian belanja daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memilih memangkas anggaran pendukung agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan, Catur Hendratmo, mengatakan penurunan transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah. Semakin kecil pendapatan yang diterima, semakin terbatas pula ruang pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Ketika transfer pusat berkurang, tentu akhirnya mempengaruhi pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah berkurang, maka proses pembelanjaan atas pembangunan juga akan berpengaruh,” kata Catur, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program yang dibiayai. Belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjadi prioritas utama di tengah kapasitas fiskal yang menurun.
“Jadi kita lebih mengutamakan belanja-belanja yang punya dampak langsung pada sasaran. Memang cukup berat, tapi inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Catur menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti memangkas seluruh sektor secara merata. Pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dia menjelaskan, penghematan lebih difokuskan pada anggaran pendukung pelayanan dasar, sementara anggaran inti pelayanan tetap dipertahankan.
“Ketika anggaran berkurang, yang dikurangi terlebih dahulu adalah anggaran pendukung pelayanan dasar. Sebelumnya ada anggaran pelayanan dasar, ada anggaran pendukung pelayanan dasar. Nah sekarang, karena duitnya berkurang, pelayanan dasarnya kita kunci, pendukungnya yang kita kurangi,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, Pemkot Tarakan berharap penyesuaian anggaran tidak menurunkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga pelayanan dasar tetap berjalan, meski ruang fiskal semakin terbatas.
“Pelayanan dasar tetap kita jaga. Bagaimanapun harus dijaga oleh pemerintah daerah, karena ini komitmen kepala daerah, komitmen wali kota itu untuk terus menjaga agar pelayanan dasar tidak terganggu di Kota Tarakan,” pungkasnya.
Pewarta: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
