TANJUNG SELOR – Posko Pemadam Kebakaran (PMK) di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, diusulkan untuk dipindahkan ke kawasan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Palas, tepatnya di depan Museum Kesultanan Bulungan.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Buyung Perkasa, saat diwawancarai wartawan.
Menurut Datu Buyung, lokasi Pos PMK yang ada saat ini dinilai kurang efektif. Pasalnya, ketika terjadi kebakaran, armada PMK harus menuju Sungai Kayan terlebih dahulu untuk mengambil air sebelum menuju lokasi kejadian.
Selain itu, ia menilai Kecamatan Tanjung Palas seharusnya sudah memiliki jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang dilengkapi hidran atau titik pengambilan air untuk mendukung penanganan kebakaran.
“Seharusnya sudah ada PDAM yang menyediakan kran atau hidran air. Jadi ketika terjadi kebakaran, petugas tidak perlu lagi mengambil air ke sungai,” kata Datu Buyung.
Menurutnya, pemindahan Pos PMK ke lokasi yang lebih dekat dengan sungai, akan memudahkan proses pengisian air dan mempercepat penanganan kebakaran.
“Dengan dipindahkannya lokasi Pos PMK dekat sungai, tentu akan lebih memudahkan,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti lokasi pos, Datu Buyung juga mengkritisi minimnya jumlah armada pemadam kebakaran di sejumlah kecamatan, termasuk Kecamatan Tanjung Palas.
Ia mengungkapkan, saat ini hanya terdapat satu unit armada PMK yang kondisinya dinilai sudah tidak layak operasional.”Jumlah armada yang ada saat ini hanya satu unit dan kondisinya sangat tidak layak digunakan,” sesalnya.
Menurutnya, kondisi armada tersebut sudah memprihatinkan karena mesin kendaraan tidak dapat langsung menyala saat akan digunakan. “Ketika mau digunakan, mesin mobil tidak langsung hidup dan harus didorong terlebih dahulu,” ungkapnya.
Datu Buyung juga mempertanyakan perhatian pemerintah, terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di sejumlah Kecamatan di Bulungan.
“Seharusnya bupati lewat camat memberikan informasi ini, apakah mereka sudah buta, sehingga fasilitas ini tidak diperhatikan,” sesalnya.
Ia menilai keterlambatan penanganan kebakaran tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada petugas PMK, karena keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama di lapangan.
“Kalau terjadi kebakaran, jangan langsung menyalahkan petugas PMK karena dianggap lambat. Faktanya, sarana dan prasarana yang ada memang tidak memadai,” katanya.
Datu Buyung menambahkan, pihak lembaga adat telah melihat langsung kondisi armada PMK yang digunakan saat ini, dan menilai kendaraan tersebut sudah tidak layak operasional.
Menurutnya, Kecamatan Tanjung Palas idealnya memiliki sedikitnya empat unit armada PMK baru untuk menunjang pelayanan kebencanaan.
“Kalau melihat kondisi dan kebutuhan di Kecamatan Tanjung Palas, minimal harus ada empat unit armada baru. Jangan sampai nanti ketika ada armada baru justru diambil alih oleh kabupaten. Saya menyampaikan ini karena pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya,” tuturnya.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi hari ini. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
