BERAU – Penerapan efisiensi anggaran berdampak terhadap kurangnya anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu menjadi sorotan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.
Dia mengungkapkan, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan masing-masing OPD.
“Selama ini DPUPR selalu mendapatkan porsi anggaran terbesar karena kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memang memerlukan pembiayaan tinggi,” bebernya.
Menurut Rudi, porsi anggaran Dinas PUPR harus disesuaikan, bila perlu anggaran yang digelontorkan hanya untuk pembangunan yang sifatnya sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat. “Dalam kondisi anggaran yang harus efisiensi, distribusi anggaran perlu lebih proporsional,” ujarnya.
Politikus PDI-P ini menyebut masih banyak kegiatan pembangunan yang belum mendesak namun tetap dikerjakan, termasuk perbaikan fasilitas yang masih layak pakai.
“Kondisi itu tentu kurang efektif dan terkesan membuang anggaran. Tapi kalau yang masih baik lalu dirusak dan dibangun lagi kan tidak elok. Itu bisa dikatakan terbuang-buang, padahal banyak OPD lain mengeluh kekurangan anggaran,” tegasnya.
Meskipun mendukung pengurangan anggaran di DPUPR, Rudi menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan berlaku secara menyeluruh, termasuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya tanpa pengecualian. “Jadi tidak ada yang selamat dari efisiensi. Termasuk untuk TPP nakes dan guru juga pasti dipotong,” jelasnya.
Dia berharap kondisi ini menjadi momentum bagi seluruh dinas untuk lebih kreatif dan cermat dalam menyusun kebutuhan anggaran. Dengan begitu, program yang benar-benar prioritas masih dapat berjalan meski anggaran terbatas.
Menurutnya, koordinasi antara legislatif dan eksekutif saat ini masih terus dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang tetap dapat dilaksanakan meski terjadi penyesuaian anggaran.
“Soal pengurangan di OPD ini juga kita sedang rapat bersama Pemkab. Kalau dikurangi, apa saja dan kegiatan apa yang mesti dibatasi juga,” ujarnya.
Rudi menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen mengawal kebijakan efisiensi agar tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah yang bersifat mendesak. Ia berharap kebijakan ini dapat membawa tata kelola anggaran daerah lebih tepat sasaran. (adv)
