TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemkab Kukar dalam menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem yang diwajibkan oleh pemerintah pusat ini dinilai menjadi penghambat realisasi anggaran, terutama akibat keterbatasan akses dan waktu operasionalnya.
Sunggono menjelaskan bahwa SIPD di Kukar hanya dapat diakses optimal pada pukul 23.00 hingga 05.00 pagi, sebuah kondisi yang tidak mendukung efektivitas aktivitas pemerintahan. Hal ini mengakibatkan proses input data dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat terhambat.
“Kami sudah menyampaikan surat terbuka kepada Kementerian Dalam Negeri dan surat khusus ke Pusdatin Kemendagri untuk meminta solusi atas masalah ini,” ujar Sunggono pada Jumat (29/11/2024).
Untuk menyiasati hambatan ini, Pemkab Kukar telah menyiapkan sistem pendamping sebagai langkah mitigasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah input data SIPD dan diharapkan dapat mulai digunakan pada awal Desember 2024.
“Mitigasi kami adalah memindahkan input data ke sistem pendamping yang lebih efektif. Tahun lalu saja, dalam sehari kami harus menerbitkan hingga 1.000 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Jika tidak dilakukan, dampaknya bisa sangat besar,” jelas Sunggono.
Selain itu, Tim Pengelola Anggaran Satuan (TPAS) juga telah menyusun daftar kegiatan prioritas yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada program yang menjadi beban anggaran tahun depan.
“Kami sudah menetapkan kegiatan mana yang harus selesai. Kepala OPD diminta fokus untuk memastikan target anggaran tercapai,” tegasnya.
Sunggono berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap penerapan SIPD, terutama di daerah dengan tantangan infrastruktur seperti Kukar. Menurutnya, kendala ini tidak hanya memengaruhi realisasi anggaran tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Dengan langkah mitigasi dan koordinasi yang telah dirancang, Pemkab Kukar optimistis mampu menjaga efisiensi pelaksanaan anggaran di tengah kendala teknis yang ada.
“Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah pusat, karena hambatan ini memengaruhi pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan,” tutupnya. (Adv)