TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi Lokakarya High Level Meeting (HLM) SPM Provinsi Kaltara Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, di Ballroom Hotel Luminor, Senin (19/1/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara. Forum ini dirancang sebagai wadah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah guna memastikan enam urusan wajib pelayanan dasar dimulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum dapat terimplementasi secara maksimal.
Dalam sambutannya, Sekprov Denny Harianto menekankan bahwa HLM ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan.
“SPM adalah instrumen negara untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat. Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama. Kita tidak hanya bicara soal angka pencapaian di atas kertas, tetapi bagaimana dampak nyata yang dirasakan oleh warga,” ujar Denny di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, Denny menyoroti tantangan unik yang dihadapi Kaltara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Luasnya wilayah dan aksesibilitas yang terbatas di beberapa titik masih menjadi kendala utama dalam pemerataan layanan.
“Dengan tantangan geografis Kalimantan Utara yang sangat luas, kita harus mampu menutup celah disparitas atau kesenjangan layanan. Jangan sampai ada perbedaan mencolok antara masyarakat di perkotaan dengan mereka yang berada di pelosok perbatasan,” tegasnya.
Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berinovasi dalam memberikan layanan, terutama dalam mengoptimalkan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) agar target SPM tahun 2026 dapat tercapai 100 persen.
Melalui lokakarya ini, diharapkan muncul kesepahaman dan rencana aksi konkret (roadmap) yang lebih tajam. Dengan koordinasi yang solid, pemerintah Provinsi Kaltara optimistis kualitas hidup masyarakat di Bumi Benuanta akan terus meningkat secara merata dan berkelanjutan. (*)
Martinus
