TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. APBD merupakan, instrumen kebijakan fiskal yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan program pembangunan di daerah.
Di Kabupaten Bulungan, serapan anggaran pendapatan belanja daerah untuk tahun 2023 mencapai angka yang cukup mendukung, meski masih ada beberapa hal yang kurang optimal.
“Realisasi fisik dari anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, sudah mencapai 84,939 persen,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapeda Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta, Senin (28/11/2023).
Capaian itu, merupakan sebuah hasil yang sangat membanggakan karena menunjukkan adanya kebijakan dan strategi yang baik. Meskipun begitu, serapan anggaran yang masih berada pada angka 59,641 persen, menandakan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan keberhasilan ini.
Sementara itu, serapan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi fokus dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Bulungan. Tingkat serapannya sudah mencapai di atas 55,82 persen.
Hal ini, merupakan capaian yang cukup baik, meski masih perlu adanya upaya maksimal untuk mengoptimalkannya. Meskipun masih banyak tantangan, di sisi lain, serapan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai sudah sangat maksimal di Kabupaten Bulungan, melampaui target yang sudah ditentukan.
Namun, meski sudah ada beberapa capaian yang baik, peran perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Pemberdayaan perusahaan daerah dalam membantu membiayai kegiatan pembangunan, seperti kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Corporate Social Responsibility (CSR), masih membutuhkan adanya pengembangan lebih lanjut.
Selain itu, kontribusi perusahaan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk pekerja rentan, juga masih cukup minim. Diperlukan adanya upaya yang bersifat sinergis antara pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bulungan, untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat.
“Terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan pembiayaan pembangunan,” ucapnya.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu melihat anggaran pendapatan belanja daerah sebagai potensi penting dalam mendukung pembangunan. Maksimalkan penggunaan APBD untuk membiayai kegiatan pembangunan, termasuk memperhatikan peran perusahaan daerah dan masyarakat dalam menciptakan sumber pendanaan alternatif.
“Sehingga, masyarakat Bulungan dapat merasakan manfaatnya secara langsung, dari sisi pembangunan yang ada di daerah,” tutupnya. (tin/and)
Editor:Â Andhika
