TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (9/7/2025).
Rakor yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dan menghadirkan Staf Ahli Menko Polhukam, Desman Sujaya Tarigan, sebagai narasumber utama.
Usai rakor, Desman menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kaltara merupakan bagian dari agenda koordinasi dan sinkronisasi terhadap implementasi program prioritas nasional, yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Jadi kami ingin mengetahui bagaimana implementasi program-program tersebut diterapkan di Provinsi Kaltara. Kami juga menyampaikan dasar-dasar kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis,” ujar Desman kepada awak media.
Dalam pertemuan tersebut, Desman menyerap berbagai masukan dan saran dari Pemerintah Provinsi Kaltara terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program nasional. Salah satu isu yang mencuat adalah persoalan wilayah perbatasan yang masih memerlukan koordinasi intensif dengan negara tetangga.
“Ada kendala teknis dalam implementasi program prioritas nasional. Untuk itu, kami akan melakukan kunjungan lapangan, termasuk meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis, serta sejumlah Sekolah Pendidikan Penguatan Karakter (SPPG) yang dibina oleh TNI dan Polri,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan lahan dan anggaran sebagai tantangan utama di Kaltara. Menurutnya, luasnya wilayah Kaltara menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal pembebasan lahan dan optimalisasi anggaran daerah.
“Kaltara merupakan wilayah strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan, karena berada di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, berbagai kendala teknis di lapangan akan kami evaluasi dan teruskan ke kementerian teknis terkait di Jakarta,” kata Desman.
Ia menegaskan, dari perspektif politik dan keamanan, Kemenko Polhukam akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan pusat di daerah, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Segala permasalahan infrastruktur dan kebijakan yang disampaikan, akan kami koordinasikan lebih lanjut ke kementerian teknis untuk mendapatkan solusi terbaik,” pungkasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
