BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga mempertanyakan ketiadaan anggaran untuk penanganan abrasi di Pulau Derawan.
Dia mengungkapkan, penanganan abrasi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan destinasi wisata unggulan tersebut dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.
“Abrasi di Derawan sudah lama menjadi keluhan warga dan kerap masuk daftar prioritas pembangunan. Namun, hingga kini program yang sempat dijanjikan justru tak berjalan,” katanya.
Dirinya telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Bupati Berau sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Derawan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar program yang dianggap mendesak tidak terus terkatung-katung.
Saga juga mengingatkan ancaman serius yang bisa terjadi jika abrasi terus dibiarkan. Selain berpotensi menggerus daratan, kondisi itu dikhawatirkan merusak sumber air tawar di pulau tersebut.
“Kalau abrasi makin parah, air laut bisa masuk ke sumber air tawar. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal kelangsungan hidup masyarakat dan masa depan Derawan,” ujarnya.
Ia menilai DPUPR seharusnya belajar dari pengalaman proyek lain di Derawan, seperti penanganan dermaga yang tetap berjalan meski menghadapi kendala perizinan dari pemerintah pusat. Pendekatan serupa dinilai bisa diterapkan agar program abrasi tidak sepenuhnya mandek.
Lebih jauh, Saga mempertanyakan keberlanjutan anggaran yang sebelumnya disebut mencapai Rp25 miliar. Ia meminta kejelasan apakah dana tersebut masih tersedia atau justru hilang dari perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau anggarannya sudah tidak ada di 2026, lalu apa strategi untuk 2027? Jangan sampai masyarakat sudah berharap, tapi programnya justru menghilang tanpa penjelasan,” katanya.
Ia mengaku kecewa karena penanganan abrasi selalu menjadi usulan utama kepala kampung, namun sering kali tersisih saat pembahasan anggaran berlangsung.
“Sering kali prioritas yang disepakati berubah di tengah jalan. Ini yang membuat kami sulit menjelaskan ke masyarakat,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Saga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kepastian langkah dari pemerintah daerah. Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar penanganan abrasi Derawan tidak hanya menjadi janji di atas kertas.
“Kami punya tanggung jawab mengkritisi program yang sudah ada anggarannya tapi tidak berjalan. Masyarakat menunggu solusi, bukan alasan,” pungkasnya. (adv)
