BERAU – Permasalahan pengangguran di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengambil langkah lebih agresif dan terukur dalam menekan angka pengangguran yang hingga kini masih menjadi persoalan klasik di Bumi Batiwakkal.
Ratna menyampaikan, meski permasalahan pengangguran bukan hal baru, namun penanganannya harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat menunggu realisasi program yang benar-benar berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan peluang kerja bagi seluruh masyarakat.
“Saya berharap angka pengangguran kita dapat turun di tahun 2025. Ini masalah klasik yang harus diberikan solusi oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Pemkab Berau harus mampu memainkan peran sentral dalam membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, baik bagi lulusan perguruan tinggi, SMA sederajat, maupun tenaga kerja umum.
Tidak hanya mengandalkan sektor pemerintahan, Ratna mendorong adanya kolaborasi strategis dengan pihak swasta untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.
“Apakah itu lewat kerjasama dengan swasta atau seperti apa, yang pasti Pemkab harus benar-benar dapat mengurangi angka pengangguran kita dan tentu itu melalui dibukanya lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ratna menilai tantangan Pemkab Berau ke depan akan semakin kompleks. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan sekolah, pertumbuhan penduduk, serta datangnya tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi itu disebutnya harus diantisipasi sejak dini agar tidak menambah angka pengangguran baru.
“Kita harus siap menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah harus punya strategi jangka panjang yang jelas untuk mengatasi pengangguran,” tambahnya.
Melalui dorongan tersebut, DPRD berharap Pemkab Berau dapat menyiapkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata untuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Kita berharap angka pengangguran bisa ditekan dan para pekerja mendapatkan pekerjaan yang layak demi memperbaiki ekonomi mereka,” pungkasnya. (adv)
