TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan baru merealisasikan transmigrasi lokal yang ada di Satuan Pemukiman (SP) 10 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan pada tahun 2025. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bulungan Syarwani saat ditemui awak media, Senin (11/8/2025).
“Sampai hari ini kita hanya bicara tentang 55 Kepala Keluarga (KK) sebagai komitmen dari program di tahun 2019,” ujar Syarwani kepada wartawan.
Dikatakannya, pemerintah daerah prinsipnya mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat Bulungan terkait dengan program transmigrasi. Ia menegaskan kalaupun ada program transmigrasi di Bulungan tentu hal itu akan ada pembahasan dan kajian panjang dengan pihak Kementerian.
“Kalaupun ya, jadi sekali lagi kalau pun saya katakan. Bukan nanti Pemda Bulungan menerima, kalau pun ada program transmigrasi di Bulungan, kita juga akan berdiskusi panjang dengan pihak kementerian, jangan sampai nanti hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur, kebutuhan dasar itu tidak diperhatikan,” tegasnya.
“Jangan hanya sampai program jatah hidupnya (jadup) selama 6 bulan, tapi setelah itu kan menjadi beban yang ada di pemerintah daerah,” tuturnya.
Persoalan ini kemudian pemerintah daerah bakal duduk secara bersama-sama. “Kita tetap bisa welcome terhadap saudara-saudara kita yang datang melalui program transmigrasi, tapi kita juga butuh bahwa kontribusi pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek infrastruktur, kawasan, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, itu juga menjadi bagian yang include dalam program transmigrasi,” terangnya.
Sehingga tidak meninggalkan persoalan-persoalan bagi bagian masyarakat kita yang ada di kawasan transmigrasi.
Dan sampai dengan hari ini pemerintah daerah belum ada pembahasan intens dengan Kementerian berkaitan dengan transmigrasi baru.
“Sampai hari ini kita belum ada diskusi berkaitan dengan apakah kita akan menerima transmigrasi atau tidak. Sekalipun kita nanti pasti akan ada penyampaian dari Kementerian terkait mengenai program-program transmigrasi,” bebernya.
“Sampai hari ini belum kita diskusikan di internal pemerintah daerah,” tandasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
