TARAKAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan dinilai belum berjalan merata. DPRD Kota Tarakan melalui Komisi II meminta data lengkap sekolah dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum beroperasi.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengatakan permintaan data tersebut merupakan hasil rapat evaluasi bersama para pemangku kepentingan. “Kami minta Dinas Pendidikan menyiapkan data sekolah SD dan SMP yang sampai sekarang belum menerima MBG,” kata Simon usai Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah pihak terkait membahas evaluasi pelaksanaan MBG, Senin (9/2/2026)
Dewan juga meminta Korwil SPPG menyerahkan data dapur yang belum berjalan, berikut status kesiapan dan kendala yang dihadapi. Data tersebut akan menjadi dasar DPRD untuk memanggil pihak terkait. “Kami perlu tahu kendalanya apa, supaya tidak ada pembiaran sementara anak-anak penerima manfaat terus menunggu,” ujarnya.
Simon mengakui pengawasan MBG masih memiliki kelemahan, sehingga ada sekolah yang terlewat dari pelayanan. “Kami akui pengawasan belum maksimal. Padahal ini program nasional yang seharusnya diterima secara merata,” jelasnya.
Untuk wilayah pesisir, Simon menyebut kendala utama berasal dari belum tersedianya dapur SPPG yang lokasinya dekat dengan sekolah. Salah satu sekolah yang belum terlayani adalah SD 028 akibat jarak dapur yang tidak memenuhi ketentuan.
Wilayah pesisir yang masuk dalam perhatian DPRD antara lain Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Tanjung Pasir, Pantai Amal di Tarakan Timur, serta wilayah pesisir Tarakan Utara yang datanya telah dinyatakan lengkap.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan dapur calon mitra di wilayah tersebut mulai beroperasi. DPRD berencana memanggil calon mitra SPPG untuk meminta penjelasan langsung terkait kesiapan operasional.
Selain itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan tenaga ahli gizi yang disebut menjadi salah satu hambatan operasional dapur. “Soal tenaga ahli gizi ini juga perlu ditelusuri. Kalau memang kurang, harus ada solusi bersama agar program tidak terhambat,” kata Simon.
Sebagai tindak lanjut pengawasan, Komisi II DPRD Tarakan dijadwalkan melakukan uji petik ke salah satu sekolah untuk melihat langsung pelaksanaan MBG di lapangan. Simon menegaskan, DPRD tidak bermaksud menekan pihak SPPG, melainkan memastikan program MBG berjalan optimal dan merata. “Tujuan kami jelas, MBG harus berjalan merata dan berkelanjutan di Tarakan,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
