TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara, H. Hamka, mengajak seluruh kader PDI Perjuangan di Kalimantan Utara (Kaltara), untuk memaknai peringatan 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli, sebagai momentum refleksi sekaligus penguat semangat perjuangan dalam mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Hamka, semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa tersebut harus terus dijaga dan diterjemahkan, dalam kerja-kerja politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi bangsa saat ini membutuhkan kader partai yang tetap solid, kompak, dan konsisten menjalankan amanah organisasi.
Ia mengatakan, peringatan Kudatuli merupakan instruksi langsung dari DPP PDI Perjuangan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari tingkat DPD hingga DPC di seluruh Indonesia.
Peringatan kudatuli ini menjadi agenda rutin sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan partai, sekaligus pengingat bagi seluruh kader agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai perjuangan.
Di Kalimantan Utara, peringatan 30 tahun Kudatuli diperingati secara sederhana melalui dialog santai yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltara, Jalan Gapensi, Tanjung Selor. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus refleksi bagi para kader dalam memaknai perjalanan panjang partai hingga saat ini.
“Saya mengajak semua teman-teman kader partai supaya tetap semangat menjalankan roda partai, mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga anak ranting,” ujar H. Hamka.
Menurutnya, peringatan Kudatuli merupakan pengejawantahan semangat para pendahulu yang telah berjuang mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Semangat itu, kata dia, harus terus diwariskan kepada seluruh kader agar tetap menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Termasuk kepala daerah dari PDI Perjuangan, saya mengajak agar jangan lelah untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Solid bergerak, kompak, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan serta membantu masyarakat,” ucapnya.
Hamka menegaskan, kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan juga memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir di tengah masyarakat. Kehadiran pemimpin, menurutnya, tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga dengan turun langsung melihat kondisi masyarakat serta mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Ia mengajak para kepala daerah agar tidak ragu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, dan segera menindaklanjuti setiap persoalan yang ditemukan di lapangan. Dengan cara itu, pemerintah dinilai dapat lebih cepat memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Menurut Hamka, persoalan yang sering dihadapi masyarakat, seperti layanan kesehatan, kebutuhan pokok, hingga persoalan sosial lainnya, merupakan hal yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan maupun kepala daerah dari partai berlambang banteng, harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat yang dilayani.
“Saat ini, itulah semangat yang harus tetap diutamakan sebagai makna dari perjuangan peristiwa 27 Juli 1996,” tukasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
