TANJUNG SELOR – Di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), diminta lebih selektif dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Hal itu dismapaikan oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Sanusi saat memimpin apel rutin, Senin 31/8/2026). pagi.
Sanusi mengatakan, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak hanya terjadi di Kaltara, tetapi juga menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh pegawai diminta lebih bijak dalam menggunakan anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Karena itu, dalam melaksanakan perjalanan dinas, perlu dipertimbangkan bagaimana agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” kata Sanusi.
Selain efisiensi anggaran, Sanusi mengingatkan adanya ketentuan bagi pegawai Pemprov Kaltara yang melakukan perjalanan dinas. Terhitung 1 September, setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dokumentasi yang menampilkan informasi tempat atau lokasi pengambilan dokumentasi sebagai bagian dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dokumentasinya harus bisa menjelaskan tempat atau posisi saat dokumentasi diambil sebagai bahan SPJ. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Di tengah kondisi saat ini, Sanusi mengajak ASN dan non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltara ikut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan.
Ia meminta pegawai yang memiliki kendaraan dan pajaknya sudah jatuh tempo, agar segera melakukan pembayaran. Sementara bagi pegawai yang masih menggunakan kendaraan dengan nomor polisi dari luar Kaltara, ia mengimbau agar segera melakukan mutasi sehingga menggunakan pelat nomor KU.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung agar pendapatan daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
Dia mengingatkan seluruh ASN untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara apabila masih terdapat pegawai yang IKD-nya belum aktif.
Menurutnya, pemutakhiran data kependudukan penting untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Hal ini juga diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut masih terdapat data yang menunjukkan status seseorang sudah menjadi ASN, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian,” tutupnya.(*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
