TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat, menjadi perhatian Anggota DPRD Bulungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet Widodo.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bulungan, agar kebijakan pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi turut menjangkau wilayah hulu hingga pesisir.
Menurut Slamet, masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar masyarakat yang memerlukan perhatian serius pemerintah. Di antaranya kondisi jalan di wilayah Tanjung Selor Timur dan Teluk Selimau Hulu, penerangan jalan umum yang belum memadai, serta fasilitas pendukung aktivitas nelayan.
Persoalan infrastruktur juga terlihat pada sejumlah akses penghubung antarkawasan. Salah satunya jembatan gantung di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, yang menjadi jalur penting bagi anak-anak untuk menuju ke sekolah.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan, dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah ke depannya.
“Kami berharap pemerintah menerapkan asas keadilan spasial dalam penyusunan APBD. Pembangunan jalan penghubung antardesa, dermaga nelayan, hingga penyediaan air bersih di desa-desa terpencil harus menjadi prioritas, agar kesenjangan pembangunan tidak semakin lebar,” ujar Slamet.
Tak hanya pembangunan fisik, Slamet juga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya menyiapkan tenaga kerja lokal di tengah meningkatnya aktivitas investasi di Bulungan.
Menurutnya, peluang investasi yang terus berkembang harus mampu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal dinilai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Ia mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis sertifikasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah juga dinilai perlu membangun pola kerja sama yang lebih luas dengan perusahaan, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal semakin terbuka.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Slamet meminta perhatian lebih serius diberikan kepada pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Ia menyebut ketiga sektor tersebut memiliki peran strategis, dalam menopang perekonomian masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Dukungan kepada petani, lanjutnya, dapat dilakukan melalui penyediaan bibit unggul, distribusi pupuk yang tepat waktu, bantuan alat dan mesin pertanian, serta kebijakan yang memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan kecil.
Di sisi lain, pengembangan hilirisasi hasil pertanian dan pemanfaatan lahan-lahan produktif juga perlu diperkuat. Menurut Slamet, langkah ini harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang cukup, agar sektor pertanian tidak hanya menjadi kegiatan produksi, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.(*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
