BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan Kecamatan Talisayan sebagai kawasan modern dan strategis.
Upaya ini sejalan dengan rencana besar pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pesisir Selatan, di mana Talisayan diproyeksikan menjadi calon ibu kota kabupaten.
Menurut Thamrin, pembangunan Talisayan perlu terus didorong agar pemerataan pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan Tanjung Redeb, tetapi juga merata hingga ke daerah pesisir.
Dengan status sebagai calon pusat pemerintahan baru, Talisayan dinilai harus memiliki infrastruktur yang memadai, tata kota yang baik, serta fasilitas publik yang lengkap.
“Talisayan juga dipersiapkan untuk menjadi ibu kota kabupaten ketika pembentukan DOB Pesisir Selatan dilakukan. Saat ini kita masih terus berupaya agar rencana ini dapat terealisasi dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Namun, proses pembentukan DOB tersebut tidak berjalan mulus. Thamrin menjelaskan bahwa sejumlah kendala masih menghambat, terutama terkait permasalahan tapal batas antarwilayah serta kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat yang masih berlaku.
“Upaya pembentukan DOB Pesisir Selatan sempat terhambat karena persoalan batas wilayah dan juga karena adanya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat. Kami berharap agar moratorium ini segera dicabut oleh presiden agar pemekaran bisa terlaksana,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa upaya menjadikan Talisayan sebagai ibu kota DOB bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga DPRD Berau. Kedua lembaga harus berkolaborasi intensif untuk mengawal proses administratif, penyiapan dokumen, serta pemenuhan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
“Mewujudkan Talisayan sebagai ibu kota DOB merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua, baik di eksekutif maupun legislatif. Ini harus terus diperjuangkan agar dapat terealisasi sesuai harapan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan terbentuknya DOB Pesisir Selatan, ia meyakini kawasan tersebut akan berkembang lebih pesat, terutama dari sisi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.
Thamrin menegaskan bahwa masyarakat telah lama menantikan pemekaran ini sebagai solusi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif.
“Pemekaran ini akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Pesisir Selatan. Karena itu, rencana ini harus terus dikawal hingga benar-benar terwujud,” pungkasnya. (adv)
