BERAU – Pemangkasan anggaran transfer pusat untuk APBD Berau tahun 2026 menjadi perhatian serius DPRD Berau. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai kondisi ini bukan sekadar penyesuaian fiskal biasa, tetapi sinyal keras bahwa pemerintah daerah harus segera mengubah pendekatan pembangunan secara lebih terukur dan strategis.
Ia menjelaskan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat terjun bebas hingga sekitar Rp1,7 triliun dibandingkan anggaran murni 2025. Pemangkasan tersebut, kata dia, menyebabkan ruang fiskal Berau menyempit dan mempengaruhi banyak sektor yang sebelumnya bergantung pada dukungan anggaran besar.
“Kita tidak sedang menghadapi pengurangan biasa, ini pemotongan besar yang bisa mempengaruhi kemampuan daerah menjaga keberlanjutan pembangunan,” tegasnya.
Menurut Sutami, situasi tersebut bukan saat yang tepat untuk panik. Sebaliknya, momentum ini harus menjadi ajang perombakan pola kerja sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
“Efisiensi anggaran merupakan langkah wajib agar program strategis tetap berjalan,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya memilih program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, katanya, tidak boleh hanya menjalankan kegiatan berbasis formalitas tanpa dampak nyata, apalagi di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas.
“Ini saatnya menguatkan strategi. Kita harus lebih cerdas mengelola setiap rupiah,” ujarnya.
Salah satu langkah yang direkomendasikan ialah memperketat disiplin anggaran. Selain itu, pemerintah daerah perlu menajamkan prioritas dengan memastikan program yang berjalan adalah yang berdampak langsung bagi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan peningkatan perekonomian rakyat.
“Saya berharap kondisi ini menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” pungkasnya. (adv)
