TANJUNG SELOR – Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023, berfokus pada progres tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya.
Hal itu, diungkapkan Pelaksana tugas (PLT) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius.
Kepada wartawan, dia mengungkapkan progres implementasi Sakip yang telah dilaksanakan, berupa prestasi atau penghargaan terkait kesuksesan instansi pemerintah. Juga berkaitan dengan fokus penanganan kemiskinan, pada instansi di Pemprov Kaltara.
Dikatakan, sesuai dengan LHE SAKIP 2022, terdapat 12 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kaltara. “Iya, memang beberapa program telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kaltara,” tukasnya.
Kemudian, berkaitan dengan intervensi pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara, terintegrasi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.31/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
“Dan regulasi lain dan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026,” tuturnya.
Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP, dimaknai dapat menilai perkembangan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di lingkungan Pemprov Kaltara. Kemudian, akan memberikan saran perbaikan yang diperlukan ke depannya.
Kemudian, hasil capaian pada tematik pengentasan kemiskinan, sesuai dengan hasil rilis BPS Kaltara tertanggal 17 Juli 2023, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kaltara pada Maret 2023 sebanyak 47,97 ribu atau 6,45 persen. Kemudian, secara persentase menurun 0,32 persen year on year. (tin/and)
Editor:Â Andhika
