TANJUNG SELOR — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di sejumlah Provinsi, salah satunya di Kalimantan Utara (Kaltara).
Dengan adanya kebijakan itu, pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi sembari melihat peluang yang ada. Namun, kebijakan itu diupayakan tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun arah pembangunan daerah secara menyeluruh.
Dikonfirmasi oleh wartawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebenarnya telah diantisipasi sejak awal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kata Bertius, informasi terkait penyesuaian dan perubahan skema transfer keuangan dari Pemerintah Pusat telah diterima pemerintah daerah sebelum APBD ditetapkan.
Sehingga, kebijakan efsiensi ini terbilang bukan rencana baru atau ditetapkan secara tiba-tiba, melainkan daerah telah mendapat sinyal sedari awal sebelum penyusunan APBD.
“Efisiensi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sejak awal, APBD sudah disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis,” ucap Bertius.
Ia mengakui, keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini turut memengaruhi capaian target pembangunan daerah. Target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara, kata dia, sejak awal memang dirancang untuk dicapai secara bertahap, baik dalam target tahunan maupun target lima tahunan.
Dengan kondisi fiskal yang ada, capaian target pembangunan pada tahun 2026 berpotensi mengalami penyesuaian. Namun hal tersebut dinilai masih dalam koridor perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan. “Bisa saja target di tahun 2026 tidak setinggi yang direncanakan sebelumnya. Tetapi itu tidak menjadi persoalan selama target lima tahunan RPJMD tetap bisa dicapai,” bebernya.
Di tengah tekanan anggaran, Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sektor-sektor layanan publik yang bersifat mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya, dipastikan tetap berjalan optimal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
Selain itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, Pemprov Kaltara juga terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Langkah ini dilakukan guna membuka peluang dukungan pembiayaan, khususnya bagi program-program strategis yang menjadi prioritas daerah dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar program-program strategis daerah tetap mendapat dukungan, terutama yang sejalan dengan prioritas nasional.
Sejumlah program strategis daerah dipastikan tetap dilanjutkan meskipun dilaksanakan secara bertahap. Program tersebut antara lain mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Kaltara.
Menurut Bertius, kebijakan efisiensi anggaran justru menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan efisiensi belanja, serta mempererat sinergi lintas sektor. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, pembangunan di Kaltara diharapkan tetap berkelanjutan meski berada dalam keterbatasan anggaran. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
