TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran yang signifikan.
Mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati pada tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk DPUPR kurang lebih mencapai Rp 2 triliun.
“Dengan anggaran yang besar tersebut, infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai pembangunan terkesan jalan di tempat,” kata Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.
Dirinya menambahkan, dengan pagu anggaran tersebut juga harus mampu meningkatkan infrastruktur umum dengan kualitas yang baik.
“Harus merata. Jangan hanya di wilayah perkotaan saja, melainkan juga harus menyentuh sampai perkampungan,” tegasnya.
Dibeberkan politikus Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, anggaran terbesar digelontorkan untuk pembangunan jalan, rekonstruksi jalan, program rehabilitas jalan serta pembangunan jembatan.
“Jangan sampai ada kawasan yang membutuhkan fasilitas jalan yang memadai, tetapi tidak tersentuh. Jadi hal ini harus diperhatikan serius,” ujarnya.
Mengacu data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau pada tahun 2023, kondisi jalan di Bumi Batiwakkal bahwa yang mengalami kerusakan ringan, mencakup sekitar 37,16 persen dari total jalan. Untuk kerusakan berat, mencapai 28,89 persen dari total jalan.
“Sehingga penting perbaikan yang tepat waktu untuk memastikan kelancaran transportasi bagi masyarakat,” imbuhnya.
Suriansyah berharap, dengan semangat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Tentunya DPRD siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/and)
