TANJUNG SELOR – Salah satu isu yang diperbincangkan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Staf Ahli Menko Polhukam, Desman Sujaya Tarigan yakni soal percepatan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala menyatakan, salah satu agenda penting yang dibicarakan terkait percepatan DOB di Kaltara. Karena ini ada korelasinya dengan rencana percepatan pembangunan Kaltara.
“Iya, itu salah satunya karena kita di Kaltara ini memililki wilayah yang begitu luas. Kurang lebih 74 ribu kilometer persegi, wilayah yang luas ini perlu ditopang dengan pemekaran daerah otonomi baru,” ujar wagub, kepada wartawan kemarin.
Dikatakan, DOB yang tengah diperjuangkan di Kaltara ini ada lima. Di Kabupaten Nunukan, memekarkan wilayahnya yakni Sebatik, Kebudaya dan Krayan. Kabupaten Malinau memekarkan Apau Kayan serta Kabupaten Bulungan yakni Kota Tanjung Selor.
“Kita tahu bersama ibu kota provinsi hari ini masih berledudukan di Kecamatan Tanjung Selor. Jadi ini juga yang kita suarakan,” katanya.
“Sampai saya katakan, bahwa kita jangan melihat dari jumlah penduduknya. Karena batasan, panjang batas wilayah kita adalah 1.038 kilometer dan berada di perbatasan,” tukasnya.
Wagub mencontohkan di Papua, kata dia Papua itu kan ada sisi politik yang spesial. Sehingga dalam kondisi moratorium tahun lalu, akhirnya dimekarkan empat provinsi. Empat provinsi itu berarti mendukung minimal lima kebupaten dan kota.
“Nah Kaltara ini sebenarnya kondisinya juga kurang lebih seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan supaya bisa didorong, disampaikan, membantu kita di kementerian yang terkait,” tukasnya.
Pasalnya, percepatan DOB sangat penting karena ada kaitan dengan percepatan pembangunan, mengingat kultur wilayah Kaltara begitu luas. Dari sisi keamanan juga dibicarakan, termasuk pengawasan pintu masuk dan memutus semua pintu keluar dan masuk lewat jalur tikus.
“Semua jalan-jalan tikus itu ditutup dan diperketat pengawasannya,” ulasnya.
Diharapkan ke depan, lewat DOB itu kemudahan akses bagi warga Kaltara dimudahkan, juga berkaitan dengan urusan administrasi dan lain-lain. Pada prinsipnya pemprov Kaltara terus berupaya mendorong percepatan DOB di Kaltara.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
