TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan berencana menggelar tes urine bagi seluruh anggota dewan dan staf. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun rencana itu masih terkendala persoalan anggaran.
“Makanya saya nanya kepada BNN berapa sih anggaran diperlukan untuk sekali cek urin per orang,” ujar Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, Minggu (24/8/2025).
Yunus mengakui tes urine belum bisa dipastikan akan digelar rutin. Menurutnya, setiap kegiatan selalu berkaitan dengan ketersediaan dana. “Apapun yang kita lakukan pasti menyangkut anggaran mau 10 kali sebulan tapi kan anggaran ini pasti ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit,” terangnya.
Dia juga menyoroti kondisi Tarakan yang masih rawan menjadi jalur peredaran narkoba. Posisi geografis yang dekat dengan Malaysia serta banyaknya jalur tikus di perairan disebut menjadi faktor penyebab.
Sementara itu, Kepala BNN Kota Tarakan, Evon Meternik, menyebut pihaknya tengah menyiapkan rencana anggaran untuk pelaksanaan tes urine. Dia menambahkan, DPRD juga mendorong agar tes urine mendadak dilakukan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
“Terkait biaya, tergantung alat parameternya dan semua biayanya ada di e-katalog. Misalnya tergantung parameter yang mereka inginkan, kalau 7 parameter mungkin Rp 100 ribu alatnya per orang. Jadi tergantung berapa parameter yang ingin digunakan,” jelas Evon.
Menurut Evon, BNN menggunakan standar 7 parameter karena dinilai paling lengkap sehingga bisa mendeteksi berbagai jenis narkoba. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
