TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, menegaskan pentingnya transparansi data dari PT PLN (Persero) guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di wilayah tingkat desa se-Kabupaten Bulungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Syarwani dalam forum anti korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk para gubernur, bupati, dan wali kota.
Dalam kesempatan itu, Bupati Bulungan secara terbuka menyuarakan perlunya sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah dan PLN, dalam memastikan validitas dan keterbukaan data pelanggan listrik yang menjadi basis penghitungan PPJ.
Kepada wartawan, Syarwani menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi awal dengan jajaran manajemen PLN di Bulungan, untuk mendorong keterbukaan informasi. Salah satu upaya strategis yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan adalah menggerakkan perangkat daerah, termasuk pemerintah desa, agar secara aktif melakukan pendataan pelanggan listrik secara menyeluruh di masing-masing desa.
“Kita ingin memastikan bahwa pendataan pelanggan listrik, terutama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum, dilakukan secara tepat dan akurat. Untuk itu, saya telah meminta perangkat daerah terkait agar berkoordinasi langsung dengan kepala desa, guna memperoleh dukungan data yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” terang Syarwani.
Menurutnya, pendataan dari tingkat desa sangat memungkinkan untuk dilakukan, karena perangkat desa lebih mengetahui kondisi ril masyarakat, termasuk sebaran fasilitas penerangan jalan. Dengan data yang terverifikasi di tingkat bawah, pemerintah dapat memetakan dengan lebih baik kontribusi PPJ terhadap PAD dan memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang hilang atau tidak terdata.
“Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut pendapatan daerah yang sah dan berhak kita kelola untuk pembangunan. Pajak penerangan jalan umum harus tercatat dengan benar, agar manfaatnya juga bisa kita salurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, isu ini telah ia angkat secara terbuka dalam forum nasional bersama KPK. Baginya, transparansi dalam pengelolaan pajak daerah tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga bagian dari komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel.
Lebih lanjut, Syarwani menyebutkan bahwa data dari PLN selama ini menunjukkan ketimpangan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk penerangan jalan, dengan pendapatan yang masuk ke kas daerah. Meski pendapatan dari PPJ saat ini tergolong tinggi, pihaknya tetap menaruh perhatian serius pada aspek efisiensi.
“Meskipun secara angka pendapatan dari PPJ cukup signifikan, kita tetap harus melakukan efisiensi, termasuk dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi penerangan yang ramah lingkungan dan hemat energi,” tambahnya.
Menurut Syarwani, saat ini sudah tersedia banyak teknologi pencahayaan modern yang memiliki konsumsi daya lebih rendah, namun tetap mampu memberikan penerangan optimal. Penggunaan teknologi ini dinilai sangat penting untuk menekan biaya operasional yang selama ini cukup membebani anggaran daerah, khususnya dalam pembayaran tagihan listrik untuk PJU.
“Kalau hari ini ada teknologi yang lebih murah, lebih efisien, dan fungsinya tetap sama, maka kita harus mulai beralih. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran yang efektif, sekaligus mendukung program lingkungan berkelanjutan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
