TANJUNG SELOR – Penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja bersama lintas sektor, lewat program yang saling terintegrasi, serta kesamaan data sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan dan intervensi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Bertius saat membuka kegiatan Workshop Identifikasi Kebutuhan Data Sasaran DTSEN untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Hotel Luminor, Senin (9/2/2026).
Bertius menegaskan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan disepakati bersama menjadi kunci agar berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran. Tanpa dasar data yang sama, intervensi yang dilakukan berpotensi tumpang tindih atau justru tidak menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau datanya berbeda-beda, maka kebijakannya juga akan berbeda. Akhirnya intervensi yang kita lakukan tidak optimal. Karena itu, kita harus menyamakan persepsi dan menyepakati satu basis data yang menjadi rujukan bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, workshop ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat perencanaan berbasis data, khususnya terkait Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber utama penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan.
Ia berharap, melalui kegiatan ini perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan data secara lebih detail, sekaligus menyelaraskan peran masing-masing dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kaltara.
Bertius juga menekankan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, hingga kesempatan kerja.
“Oleh karena itu, penanganannya harus terpadu, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program di lapangan. Semua harus saling mendukung dan menguatkan,” katanya.
Ia berharap, melalui workshop ini akan terbangun komitmen bersama antarperangkat daerah untuk menggunakan data yang sama sebagai dasar perencanaan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus saling terhubung dan saling melengkapi, demi percepatan penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara,” pungkas Bertius. (tin/and)
Reporter: Martinus
Editor: Andhika
