TARAKAN – Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai sudah saatnya mengurangi ketergantungan pada penjualan komoditas mentah. Daerah yang kaya sumber daya alam itu didorong membangun industri pengolahan agar nilai tambah ekonomi dinikmati di dalam daerah.
Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono S.E, M.Si, mengatakan Kaltara memiliki potensi besar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan hingga pertambangan. Namun, potensi tersebut belum memberikan manfaat optimal apabila komoditas terus dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya mendorong konsumsi. Yang harus diperkuat adalah sektor hulu sebagai penyedia bahan baku bagi industri pengolahan,” ujar Margiyono, Jumat (18/9/2026).
Menurutnya, hasil komoditas lokal seharusnya diolah terlebih dahulu di dalam daerah sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja, sekaligus menciptakan rantai ekonomi baru.
Margiyono menjelaskan, pengembangan industri pengolahan menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mempersempit ruang fiskal daerah. Dalam kondisi tersebut, ia menilai kebijakan moneter perlu mengambil peran lebih besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dia mengusulkan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 5,5 persen. Langkah itu diyakini dapat mendorong perbankan menurunkan bunga kredit sehingga biaya modal dunia usaha menjadi lebih ringan.
“Kalau biaya pembiayaan turun, sektor riil akan lebih bergerak. Ini penting karena struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam,” katanya.
Selain memperkuat pembiayaan, Margiyono menilai pembangunan industri harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor hulu. Ketersediaan bahan baku lokal menjadi fondasi utama agar industri dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dia juga mengingatkan adanya ancaman deindustrialisasi prematur di Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurutnya, terus menurun dalam satu dekade terakhir, dari sekitar 20,57 persen pada 2016 menjadi sekitar 19,05 persen pada 2025.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan agar Indonesia, termasuk Kaltara, tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah. Industri pengolahan harus diperkuat agar nilai tambah tercipta di dalam negeri.
Di sisi lain, posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat pengawasan terhadap barang impor ilegal juga perlu diperketat. Menurut Margiyono, masuknya produk ilegal dapat menekan daya saing hasil produksi pelaku usaha dalam negeri.
Karena itu, ia mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia.
Margiyono juga berharap sektor perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Dia menambahkan, penguatan sektor hulu turut mendukung upaya swasembada pangan. Ketika kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi sendiri, ketergantungan terhadap impor dapat ditekan, sementara ekspor produk hasil industri pengolahan berpotensi meningkatkan penerimaan devisa.
“Kolaborasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberi ruang bagi daerah untuk terus bertumbuh di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
