TARAKAN – Pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tarakan, dinilai berpotensi ikut menekan perputaran ekonomi daerah. Pengurangan pendapatan tambahan ASN dikhawatirkan berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi.
Praktisi sekaligus Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan dampak tersebut tidak serta-merta membuat ekonomi Tarakan terganggu. Namun, pengurangan TPP tetap perlu diperhitungkan karena berkaitan langsung dengan kemampuan konsumsi ASN.
Pandangan itu merujuk pada penelitian yang dilakukannya mengenai pengaruh belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat pengangguran di Kalimantan Utara (Kaltara).
“Penelitian kami menunjukkan, belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen belanja pemerintah yang memiliki dampak positif signifikan terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan PDRB. Sementara belanja barang dan jasa maupun belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang sama,” kata Margiyono, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, secara statistik belanja modal bahkan menunjukkan hubungan negatif terhadap PDRB. Namun, kondisi tersebut tidak berarti pembangunan infrastruktur memberikan dampak buruk bagi daerah.
“Belanja modal turun dalam dua tahun terakhir, tetapi PDRB justru naik. Secara statistik hubungan itu menjadi negatif. Selain itu, belanja modal juga belum sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal karena banyak proyek menggunakan tenaga kerja, material, maupun pelaku usaha dari luar daerah,” jelasnya.
Hasil penelitian tersebut, kata Margiyono, telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara, melalui forum diseminasi yang difasilitasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Terkait pemotongan TPP ASN sekitar 10 persen, ia menilai dampaknya memang tidak sebesar jika pemerintah memangkas gaji pokok. Namun, TPP tetap memiliki peran dalam mendorong konsumsi masyarakat.
“TPP itu tambahan pendapatan yang mendorong konsumsi pegawai. Ketika tambahan pendapatan itu berkurang, konsumsi rumah tangga juga akan ikut menurun. Itu yang kemudian memengaruhi aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Margiyono memperkirakan penurunan rata-rata pendapatan ASN akibat pemangkasan TPP berada di kisaran 5 persen, jika dihitung bersama gaji pokok. Kendati demikian, ia menegaskan penurunan tersebut tidak otomatis membuat PDRB turun dengan persentase yang sama.
“Pengaruhnya pasti ada, hanya besarannya tidak sampai lima persen terhadap PDRB. Karena struktur ekonomi Tarakan tidak hanya ditopang belanja pemerintah,” katanya.
Margiyono menyebut perekonomian Tarakan saat ini memiliki penopang lain, yakni sektor perbankan. Berdasarkan data 2025 yang dimilikinya, dana yang beredar melalui sektor perbankan mencapai sekitar Rp14 triliun.
Angka itu jauh lebih besar dibandingkan total belanja pemerintah daerah yang berada di kisaran Rp1 triliun.
“Kalau kredit perbankan terus tumbuh, maka dampak penurunan belanja pegawai bisa tertutupi. Mesin ekonomi Tarakan saat ini sebenarnya adalah perputaran dana melalui sektor perbankan,” ungkapnya.
Namun, ketergantungan pada pembiayaan perbankan juga memiliki konsekuensi. Margiyono mengatakan pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan bank, dituntut menjalankan bisnis secara efisien, termasuk dalam penggunaan tenaga kerja.
“Setiap kredit bank didasarkan pada studi kelayakan. Tujuannya mencari usaha yang efisien dan menguntungkan. Akibatnya, penggunaan tenaga kerja juga dibuat seefisien mungkin. Kalau cukup lima orang, tidak akan mempekerjakan sepuluh orang,” tuturnya.
Karena itu, belanja pemerintah dinilai tetap memiliki peran sebagai penyeimbang. Ketika sektor swasta semakin efisien dalam penggunaan tenaga kerja, belanja pemerintah dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas.
“Kalau belanja pemerintah ikut menurun sementara ekonomi hanya bertumpu pada sektor perbankan, maka potensi peningkatan pengangguran harus diwaspadai. Belanja pemerintah sebenarnya menjadi penyeimbang terhadap dampak efisiensi sektor swasta,” katanya.
Di sisi lain, Margiyono menilai efisiensi juga dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Ia melihat pertumbuhan ekonomi Tarakan dalam beberapa tahun terakhir yang konsisten berada di atas 5 persen sebagai salah satu indikator.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak hanya ditopang pembiayaan perbankan, tetapi juga kemampuan masyarakat Tarakan beradaptasi ketika menghadapi tekanan ekonomi.
“Masyarakat Tarakan terkenal ulet. Ketika pendapatan berkurang, mereka mencari peluang usaha lain, mulai berdagang makanan, minuman hingga usaha kecil lainnya. Itu membuat roda ekonomi tetap bergerak,” ujarnya.
Selain membahas dampak pemangkasan TPP, Margiyono juga menilai pengelolaan keuangan Pemkot Tarakan cukup baik.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Tarakan menjadi daerah dengan saldo kas paling kecil di Kaltara, karena anggaran relatif cepat direalisasikan untuk berbagai program.
“Tarakan bekerja sangat baik. Uangnya dibelanjakan untuk program-program pemerintah. Banyak daerah justru masih menyimpan kas dalam jumlah besar, karena khawatir membelanjakan anggaran. Menurut saya, itu layak diapresiasi,” katanya.
Dia berharap kinerja tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat, dalam memberikan insentif fiskal kepada Pemkot Tarakan.
“Saya pernah menyampaikan kepada pihak Kanwil agar Tarakan diberikan insentif. Daerah ini berani membelanjakan anggaran sesuai aturan, sehingga uangnya benar-benar berputar di masyarakat. Itu merupakan prestasi yang patut mendapat penghargaan,” pungkasnya.
Penulis: Ade Prasetia
Editor: Yusva Alam
