TENGGARONG – Guna memaksimalkan pengembalian manfaat ekonomi ke daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan kebijakan strategis yang mewajibkan semua mitra kerja (rekanan) proyek menggunakan rekening Bankaltimtara untuk seluruh transaksi keuangan. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran resmi ini merupakan langkah tegas Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, dalam upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi perputaran modal lokal.
Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa Bankaltimtara adalah bank pembangunan daerah yang dimiliki bersama oleh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Bupati Aulia Rahman Basri menekankan, dengan mengalihkan transaksi keuangan proyek pembangunan ke bank daerah, dividen dan keuntungan dari perputaran dana tersebut dapat dipertahankan di dalam wilayah Kaltim dan secara spesifik akan kembali menopang pembangunan di Kukar.
“Intinya, kita ingin memastikan bahwa profit dari perputaran uang yang besar dalam proyek-proyek pembangunan di Kukar ini tidak ‘bocor’ ke luar daerah. Keuntungannya harus kembali menjadi modal bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat Kukar sendiri,” jelas Bupati Aulia.
Ia menepis kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran aturan persaingan usaha, menegaskan bahwa kebijakan ini berada dalam koridor hukum dan perbankan yang berlaku. Bankaltimtara diakui sebagai institusi moneter nasional yang sah, sehingga langkah ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan monopoli, melainkan sebagai upaya dukungan institusional terhadap aset daerah. Implementasi kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat mempererat sinergi antara Pemkab Kukar dan Bankaltimtara, menjadikan bank tersebut mitra utama dalam mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Kukar optimis, dengan kebijakan wajib rekening Bankaltimtara ini, kontribusi sektor perbankan lokal terhadap perekonomian daerah akan meningkat signifikan, sekaligus memberikan dukungan dana segar yang berkelanjutan untuk berbagai inisiatif pembangunan pro-rakyat. (Adv)
