TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas pemerintah pusat. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketepatan penetapan penerima, sekaligus membuat penyaluran bantuan semakin mudah dan aman melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dukungan itu menjadi bagian dari agenda perluasan piloting digitalisasi bansos dari 153 kabupaten/kota menjadi 258 kabupaten/kota.
Dalam perluasan ini, tiga wilayah di Kaltara masuk sebagai lokus, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam surat Nomor B-30/PKP-DTP/RI.PP.00/08/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, menjelaskan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya menyangkut proses penyaluran.
“Pelaksanaan digitalisasi bansos akan menjadi salah satu referensi dalam penetapan penerima bantuan, sekaligus memperluas mekanisme penyaluran melalui penerapan pembayaran digital,” tulis Luhut.
Dalam surat itu juga dituliskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam proses registrasi hingga sanggah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan mengikuti proses yang telah disiapkan melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menerangkan untuk mendukung pelaksanaan di Kaltara, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan sumber daya, membentuk tim pelaksana daerah, melakukan koordinasi dan sosialisasi, serta memberdayakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Termasuk operator desa dan unsur masyarakat lainnya untuk membantu proses registrasi hingga sanggah,” terangnya.
Khusus pemerintah provinsi, diharapkan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan di kabupaten dan kota, yang menjadi lokus perluasan piloting digitalisasi bansos.
Perluasan piloting selanjutnya diarahkan menuju pelaksanaan secara nasional di 514 kabupaten dan kota. Berdasarkan rencana kerja, proses roll-out nasional dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.
Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan pertimbangan penetapan penerima bansos pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Penyiapan penyaluran dilakukan hingga Februari 2027, kemudian uji coba penyaluran dengan mekanisme nominasi rekening dijadwalkan pada Maret 2027.
“Kita berharap melalui digitalisasi ini, proses penetapan penerima dan penyaluran bansos dapat dilakukan dengan dukungan data serta mekanisme digital yang lebih terarah, sehingga bisa tepat manfaat dan tepat sasaran,” tandasnya. (*)
Pewarta: Martinus
Editor: Yusva Alam
