TARAKAN – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan kemasan makanan. Meski kualitas makanan tetap terjaga, keterbatasan pasokan di pasar lokal membuat beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesulitan memenuhi target penyajian setiap hari.
Dari sekitar 21 dapur MBG yang telah beroperasi, sebagian besar berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar kerap tidak bisa dipenuhi karena stok terbatas. Kondisi ini juga berdampak pada kemasan makanan, di mana standar mika atau vakum sulit diperoleh, sehingga beberapa dapur terpaksa menggunakan kantong plastik sebagai alternatif.
Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih mewakili Kepala SPPG Juata Kerikil, Jakson Situmorang, menegaskan bahwa keterbatasan ini bukan masalah kualitas makanan, melainkan soal logistik dan pasokan. “Standar menu sudah ditetapkan sesuai ahli gizi dan ketersediaan bahan lokal. Kalau buah yang ada hanya pisang, ya itu yang diberikan. Bukan karena tidak mau variasi, tapi ketersediaan dan harga harus menyesuaikan anggaran,” jelasnya, Selasa (3/3/2026).
Kata dia, anggaran MBG telah diatur secara rinci, dengan Rp8 ribu per porsi untuk TK hingga kelas 3 SD, dan Rp10 ribu untuk kelas 4 SD hingga SMA, termasuk ibu hamil dan menyusui. Dari jumlah itu, sebagian digunakan untuk operasional dapur, seperti gaji relawan, gas, air, dan biaya distribusi. “Bukan seluruh anggaran diterima anak dalam bentuk makanan. Ada biaya operasional dan insentif dapur yang memang sudah diatur. Jadi tidak benar kalau ada anggapan penyimpangan,” tambahnya.
Dia juga menyoroti tantangan saat membeli bahan dalam jumlah besar. Ketersediaan yang terbatas di pasar lokal sering membuat stok habis lebih cepat, bahkan harga bisa naik dalam waktu singkat. Kondisi ini dinilai wajar karena permintaan tinggi, tetapi memerlukan dukungan pemerintah agar pasokan tetap stabil.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat membantu mencarikan solusi terkait distribusi bahan baku maupun kemasan standar agar pelaksanaan MBG lebih optimal. “Kerja sama dengan petani dan nelayan lokal juga menjadi kunci agar kebutuhan program dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” katanya. (APC)
Editor: Yusva Alam
