BERAU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi Mangunsong, menyoroti kondisi akses jalan menuju sejumlah kampung di pedalaman Kecamatan Segah yang hingga kini belum tersentuh pembangunan aspal.
Ia menilai, buruknya infrastruktur jalan di wilayah tersebut menjadi hambatan besar bagi aktivitas dan pelayanan masyarakat.
Menurut Rudi, banyak warga dari kampung-kampung pedalaman seperti Long Laay, Long Ayap, Long Ayan, Punan Malinau, dan Long Pay yang mengeluhkan sulitnya akses transportasi, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur membuat mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas.
“Di sana ada orang hidup, banyak kebutuhan mereka yang terhambat hanya karena akses jalan tidak bagus,” ujarnya.
Rudi mengakui, salah satu kendala utama dalam pembangunan jalan di wilayah tersebut adalah karena sebagian besar kawasan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Namun demikian, ia menegaskan bahwa status kawasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masyarakat pedalaman terus terisolasi.
“Walaupun itu kawasan KBK, bukan berarti tidak bisa diurus. Jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Politikus yang dikenal vokal memperjuangkan pembangunan di wilayah pedalaman ini mendorong pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi yang memungkinkan. Salah satunya melalui mekanisme pinjam pakai kawasan atau pembebasan lahan terbatas agar pembangunan jalan bisa segera direalisasikan.
“Ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Pemerintah pusat pasti mengerti jika diajak berkomunikasi. Mereka pasti mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Rudi menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di kampung-kampung terisolir harus menjadi prioritas agar masyarakat di wilayah pedalaman juga dapat menikmati pelayanan publik dan fasilitas dasar seperti wilayah lainnya di Kabupaten Berau.
“Mereka juga butuh akses yang bagus supaya bisa mendapatkan pelayanan seperti masyarakat di tempat lain,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan membuka akses jalan menuju kampung-kampung di pedalaman Segah, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Jangan tunggu lama, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kita,” pungkasnya. (adv)
