TARAKAN – Keluhan nelayan di Kota Tarakan soal terhapusnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan, bantuan alat tangkap yang mulai berkurang, hingga sulitnya akses permodalan mendapat sorotan DPRD Tarakan. Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, DPRD menilai hak masyarakat kecil tetap harus menjadi perhatian.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai aspirasi dari kelompok nelayan dan akan membawa persoalan itu ke pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, agar masuk dalam program prioritas.
“Beberapa hari lalu kami sudah menggelar pertemuan dalam pembahasan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Jadi terkait dengan keluhan ketua nelayan, nanti akan kami sampaikan ke pemerintah melalui Dinas Perikanan, coba buat program itu yang khusus untuk membantu,” ujar Yunus, Minggu (24/5/2026).
Menurutnya, DPRD tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan program dari organisasi perangkat daerah (OPD). Dia menegaskan setiap bantuan maupun kebijakan harus tetap sinkron dengan visi pembangunan daerah dan program wali kota.
Yunus menjelaskan, selama ini bantuan yang disalurkan melalui DPRD memiliki mekanisme tertentu. Kelompok nelayan diwajibkan mengajukan proposal resmi agar usulan bantuan dapat diproses dalam penganggaran pemerintah.
“Kalau tidak fokus dari program dinas terkait, ya kita tidak bisa nyambung juga. Karena nanti benturan dengan visi-visi Pak Wali Kota. Jadi kita harus tekan juga dinas terkait supaya coba buat program,” katanya.
Dia juga memastikan DPRD akan kembali memanggil dinas terkait melalui rapat bersama guna memperkuat program bantuan bagi nelayan di Tarakan. Langkah itu dilakukan agar keluhan masyarakat tidak berhenti sebatas aspirasi.
Selain persoalan BPJS, DPRD turut menyoroti banyaknya alat tangkap bantuan pemerintah yang kini sudah rusak. Sementara bantuan pengadaan alat tangkap baru disebut mulai jarang terealisasi.
“Nanti kita panggil melalui komisi terkait supaya kita backup keluhan-keluhan para nelayan. Biasanya kalau satu kelompok dikasih tahun ini, dua tahun yang akan datang baru bisa kita kasih lagi. Ya kemungkinan memang banyak yang sudah rusak,” ujarnya.
Masalah permodalan juga menjadi perhatian. Banyak nelayan berharap adanya bantuan modal bergulir yang bisa digunakan secara bergantian antar kelompok.
Menurut Yunus, program tersebut memungkinkan dilakukan, namun harus memiliki dasar hukum yang jelas dan melibatkan kelembagaan resmi seperti koperasi atau kelompok nelayan berbadan hukum.
“Dinas Perikanan bisa. Cuma kita harus melihat dulu bantuannya apa, apakah berupa duit atau berupa alat tangkap. Makanya ke depannya kalau memang banyak keluhan masyarakat begitu, kita akan tampung dan panggil dinas terkait bikin program untuk membantu para nelayan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD Tarakan memastikan akan mengagendakan rapat bersama dinas terkait untuk membahas berbagai persoalan nelayan yang terus bermunculan di lapangan. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
