SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran Rp 8,5 miliar di lingkungan Pemprov Kaltim yang diperuntukkan bagi kendaraan operasional Gubernur dan empat pimpinan DPRD. Ia menegaskan, opsi pengadaan helikopter tidak menjadi prioritas karena dinilai belum mendesak dari sisi kebutuhan dan efisiensi anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin Mas’ud—yang akrab disapa Hamas—usai Rapat Paripurna di Gedung B Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, mobilitas pimpinan daerah saat ini masih lebih banyak mengandalkan jalur darat. Infrastruktur jalan antardaerah di Kaltim dinilai terus membaik dan cukup menunjang aktivitas gubernur maupun pimpinan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengawasan.
Hamas menjelaskan, pengadaan helikopter bukan sekadar persoalan pembelian unit. Biaya operasional dan pemeliharaan yang menyertainya dinilai sangat besar. Mulai dari kebutuhan pilot, bahan bakar avtur, perawatan berkala, hingga standar keselamatan penerbangan yang memerlukan pengawasan ketat.
Dengan besaran anggaran Rp 8,5 miliar, ia menilai pengadaan kendaraan roda empat jauh lebih rasional serta sesuai kebutuhan kerja harian. Terlebih, sebagian besar agenda kerja masih dapat dijangkau melalui transportasi darat tanpa hambatan signifikan.
Selain pertimbangan teknis, Hamas juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap belanja modal harus benar-benar mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat langsung bagi pelayanan publik.
Ia memastikan pengadaan kendaraan operasional tersebut telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan anggaran sesuai ketentuan. DPRD, lanjutnya, tetap menjalankan fungsi pengawasan agar setiap penggunaan anggaran daerah berjalan proporsional dan akuntabel.
“Yang dilihat itu urgensinya. Kalau memang masih bisa ditunjang dengan kendaraan darat, tentu itu yang dipilih. Kita juga harus memperhitungkan biaya jangka panjangnya,” ujarnya.
Hamas menegaskan, kebijakan ini bukan semata soal fasilitas pimpinan, melainkan penunjang efektivitas kerja agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Meski demikian, DPRD tetap terbuka terhadap kritik publik dan berkomitmen mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan bertanggung jawab. (MK)
Editor: Agus S
