TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menanggapi salah satu tuntutan masa aksi damai di Kantor DPRD Kaltara soal pembentukan tim khusus atau panitia khusus. Berkaitan dengan penyelesaian masalah BBM di Kaltara, khususnya di Bulungan. Masa aksi menawarkan, pembentukan timsus atau pansus harus melibatkan mahasiswa, sopir dan buruh.
Asisten II Pemprov Kaltara, Bustan menyampaikan, jika pembentukan tim khusus atau pansus itu dilakukan, juga mesti melibatkan teman-teman media. “Kita sepakat dan kalau bisa, tim satgas ini sudah dibentuk awal tahun. Kalau bisa, Januari sudah bisa eksis,” ucapnya.
Pihaknya, masih akan membahas soal teknis pembentukan tim satgas ini. Apakah masuk dalam tugas fungsional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau di luar tugas daerah. “Kerena kalau kita bentuk tim satgas, pasti memerlukan sumber daya. Namun, ketika kita melibatkan satgas di dalamnya dengan pihak eksternal pastinya memerlukan biaya,” katanya.
Dan pembentukan tim satgas, apakah dikaji soal standar regulasi atau sifatnya normatif, masih akan dibahaskan.
Sementara itu, perwakilan salah satu SPBU di Bulungan, Wawan menyampaikan soal tuntutan yang disampaikan oleh Mahasiswa, tidak menjadi keberatan bagi pihaknya. “Kalau kita setujui apa yang menjadi tuntutan dari Mahasiswa. Dan para pekerja,” ujarnya.
Berkaitan dengan tudingan adanya monopoli dalam penjualan BBM jenis Solar ini, kata Wawan tidak terjadi di SPBU yang dia awasi. “Iya, kalau itu saya pastikan tidak ada monopoli penjualan. Karena menurut saya, kuota BBM subsidi di Bulungan belum sesuai kebutuhan,” sebutnya.
Kuota BBM jenis solar, di SPBU Jalan Sengkawit kata dia, sekali pengiriman itu jumlahnya 8 ton, kecuali hari minggu. “Itu di SPBU yang saya awasi. Untuk SPBU yang lain di Bulungan saya tidak tahu,” tutupnya. (tin/and)
Editor:Â Andhika
