TARAKAN – Sejumlah pedagang sekaligus peternak sapi di Tarakan mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah terhadap sektor peternakan, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan hewan kurban. Persoalan klasik seperti keterbatasan fasilitas, nihilnya bantuan, hingga beban pajak dinilai masih menjadi kendala utama di lapangan.
Salah satu peternak, Suginto, mengaku sudah dua tahun terakhir tidak lagi memelihara sapi dalam skala besar. Dia menyebut tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah membuat usaha peternakan sulit berkembang.
“Sudah dua tahun ini tidak simpan sapi besar. Dulu mungkin ada bantuan, sekarang tidak ada lagi. Ditanya, jawabannya tidak ada anggaran. Jadi susah kalau mau pelihara besar-besar,” ujarnya, Minggu (4/5/2026).
Menurutnya, kondisi di Tarakan berbeda jauh dengan daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, yang dinilai lebih serius mendukung peternak melalui berbagai program, mulai dari pembangunan kandang hingga infrastruktur pendukung. “Kalau di Jawa, peternak itu difasilitasi. Jalan dicor, kandang dibantu, timbangan ada. Di sini tidak ada. Selalu alasannya tidak ada anggaran,” katanya.
Selain minimnya fasilitas, Suginto juga menyoroti kebijakan pajak yang dianggap memberatkan. Dia menilai tidak ada perbedaan perlakuan antara peternak dan pedagang, padahal keduanya memiliki peran yang berbeda.
“Pajak itu harusnya untuk pedagang, bukan peternak. Kami ini pelihara dari kecil, butuh waktu lama. Tapi disamakan saja. Pernah 85 ekor kena pajak Rp 2 juta. Itu bisa untuk gaji pekerja cari pakan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya jumlah sapi yang dipelihara. Dia kini hanya mampu menyediakan puluhan ekor, jauh dari sebelumnya yang bisa mencapai ratusan.
“Sekarang paling 20 sampai 30 ekor. Tidak bisa lagi banyak seperti dulu karena kondisi tidak mendukung,” jelasnya.
Masalah lain yang dihadapi adalah tidak tersedianya fasilitas dasar seperti timbangan ternak. Akibatnya, transaksi jual beli masih mengandalkan perkiraan berat sapi. “Di sini tidak ada timbangan. Harusnya dari dinas ada. Jadi kalau ditanya berat, ya cuma kira-kira saja,” ujarnya.
Dia juga mengaku peternak kerap menghadapi wabah penyakit ternak tanpa pendampingan dari pemerintah. Bahkan saat kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menyerang, penanganan dilakukan secara mandiri. “Waktu itu ada teman kena sampai 55 ekor. Tidak ada bantuan. Akhirnya diobati sendiri pakai cara tradisional sampai sembuh,” tuturnya.
Suginto berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih nyata kepada peternak, baik dalam bentuk bantuan maupun penyediaan fasilitas penunjang. “Harapannya jangan peternak ini jalan sendiri. Kalau mau maju, harus ada dukungan pemerintah juga,” pungkasnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
