spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Perkuat Sektor Strategis

TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan menggelar rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon angggaran sementara (KUAPPAS), perubahan APBD Kabupaten Bulungan tahun 2024, Senin (22/7/2024).

Rapat paripurna ini, juga sekaligus membahas perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran daerah.

KUA-PPAS perubahan, kata dia disusun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Hal itu juga, guna menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang dinamis.

“Karena ini merupakan refleksi dari komitmen kita untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan alokasi sumber daya, demi pembangunan daerah,” kata Syarwani dikutip dari sambutannya.

Dilanjutkan bupati, bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Pemerintah apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan KUA-PPAS perubahan ini,” ucap Syarwani.

Apresiasi dikhususkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran DPRD yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Lewat perubahan anggaran ini, pemerintah berupaya untuk memperkuat sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Termasuk kualitas pelayanan publik, itu yang kita pertahankan,” katanya.

Pembentukan Perda merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan daerah yang baik dan responsif adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan regulasi dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah ingin memastikan setiap peraturan daerah yang telah di buat, mesti benar-benar relevan, aplikatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada.

“Terutama mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah,” tandasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER