TENGGARONG – Meski mengalami penyesuaian anggaran dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya menjaga arah pembangunan sesuai prioritas daerah, terutama pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, dalam rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (15/9/2025) malam.
Dalam paparannya, Sunggono menjelaskan bahwa total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 11,3 triliun, menurun dari estimasi awal Rp 12 triliun. “Koreksi ini mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika pendapatan daerah, sekaligus langkah kehati-hatian dalam perencanaan keuangan,” terangnya.
Pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp 11,2 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 953 miliar, pendapatan transfer Rp 10 triliun, dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 250 miliar. Pemkab Kukar tetap berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Dari sisi belanja, total pengeluaran daerah disesuaikan menjadi Rp 11,3 triliun dengan porsi terbesar masih berada pada belanja operasi Rp 6,6 triliun dan belanja modal Rp 3,4 triliun. Belanja tidak terduga tercatat Rp 8,8 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai Rp 1,1 triliun.
Sementara itu, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terkoreksi menjadi Rp 165,9 miliar dari estimasi awal Rp 500 miliar. Meskipun demikian, Sunggono menegaskan bahwa arah pembangunan tetap difokuskan pada kebutuhan masyarakat. “Belanja tetap diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang berkualitas dan memperkuat prasarana konektivitas antarwilayah, sebagai bagian dari agenda pembangunan Kukar Idaman,” ungkapnya.
Dengan penyesuaian anggaran ini, Pemkab Kukar berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi keuangan dan keberlanjutan pembangunan. Fokus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung terwujudnya Kukar sebagai daerah maju, mandiri, dan sejahtera. (Adv)
