SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusannya tidak menemui massa aksi mahasiswa dan elemen masyarakat saat demonstrasi 21 April 2026 lalu.
Dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, Kamis (23/4/2026), Rudy menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan prosedur audiensi yang dinilai tidak memungkinkan dilakukan di tengah situasi lapangan yang memanas.
Menurut Rudy, sejak awal arah aksi demonstrasi sebenarnya ditujukan ke DPRD Kaltim. Namun, massa kemudian bergeser menuju Kantor Gubernur setelah sebagian tuntutan dianggap belum mendapatkan respons.
“H-1 sudah disampaikan bahwa tujuan utama ke DPRD. Pergeseran ke kantor gubernur terjadi karena ada tuntutan yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Rudy membantah anggapan bahwa dirinya menutup ruang dialog dengan demonstran. Ia menegaskan pemerintah tetap membuka peluang audiensi, namun tidak dilakukan di tengah kerumunan massa.
“Saya sudah sampaikan bersama Pak Kapolda, kita siap berdialog, tapi tidak di tengah kerumunan. Pertimbangannya keamanan dan juga protokol,” katanya.
Ia menyebut situasi di lapangan menjelang magrib sudah tidak kondusif. Adanya pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama dirinya tidak turun langsung menemui massa aksi.
“Kalau saya di tengah situasi seperti itu dan terjadi pelemparan, tentu risikonya besar,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Pemprov Kaltim mengaku telah menawarkan dialog resmi bersama perwakilan massa di dalam gedung pemerintahan. Namun, tawaran tersebut disebut tidak direspons oleh pihak demonstran.
Rudy menilai dialog yang efektif seharusnya dilakukan secara tertib, kondusif, dan berbasis data, bukan di tengah tekanan situasi demonstrasi.
“Saya sudah menawarkan perwakilan untuk berdialog, tapi tidak diambil. Kita tidak bisa bicara tanpa data. Dialog akan lebih baik jika dilakukan secara tertib,” tegasnya.
Ia juga memastikan akses komunikasi dengan pemerintah tetap terbuka bagi masyarakat, baik melalui kantor gubernur maupun rumah jabatan.
“Silakan dialog, masyarakat bisa datang ke kantor atau rumah jabatan. Kami terbuka atas semua kritik dan saran untuk perkembangan Kaltim ke depan,” tutupnya.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S
