TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kaltara, Bustan, saat ditanya mengenai kebutuhan PNS.
Dia menjelaskan bahwa rincian kebutuhan tersebut berdasarkan hasil analisis jabatan. “Sebenarnya masih banyak tapi kan butuh formasi dan analisis jabatan (Anjab) dari Biro Organisasi terkait kebutuhan perangkat daerah. Kalau dibilang masih, yah masih membutuhkan,” ujarnya di Tarakan, Jumat (16/5/2025).
Dengan luasnya cakupan wilayah serta banyaknya pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia, Pemprov Kaltara masih memerlukan tambahan PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebutuhan ini terutama difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Apalagi kita nanti ada mendukung program pemerintah pusat terkait sekolah rakyat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bustan mengungkapkan bahwa program sekolah rakyat telah diusulkan oleh pemprov untuk ditempatkan di Kabupaten Bulungan, dengan nilai investasi sebesar Rp 180 miliar yang bersumber dari dana APBN.
Mantan Pj Wali Kota Tarakan ini juga menambahkan bahwa Kaltara menjadi provinsi tercepat kedua dalam menyerahkan SK PNS. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau agar para PNS yang telah menerima SK dapat menunjukkan inovasi dan kreativitas.
“Yang terpenting core ASN ber-akhlak dan berintegritas,” harapnya. (apc/and)
Reporter: Ade Prasetia
Editor: Andhika
