TENGGARONG – Tantangan bakal dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni memastikan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kukar meningkat. Yakni terlaksana pada 27 November 2024 ini.
Diketahui, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kukar pada 2020 lalu, hanya berkisar diangka 57 persen saja.
Dijelaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar,Rinda Desianti, mendapatkan mandat dari bupati Kukar untuk meningkatkan angka partisipasi politik di Kukar. Karena menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan demokrasi di Kukar.
“Pembangunan demokrasi sangat penting berjalan, ketika tingkat partisipasi (pemilih) meningkat,” ungkap Rinda.
Tak hanya itu, salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam pelaksanaan Pilkada Kukar 2024 nanti, yakni dengan melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama aparat keamanan. Masing-masing kepada Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.
Sementara untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, dilakukan secara dua tahap. Tahap pertama pada 2023 lalu dan tahap kedua memasuki tahapan Pilkada Kukar.
“Ini PR bersama tugas semua komponen, tokoh masyarakat dan kawan-kawan instansi dalam menjalankan tugasnya masing-masing (untuk meningkatkan partisipasi pemilih),” tutupnya.
Sebelumnya pada Senin (4/3/2024), Pemkab Kukar bersama Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang menggelar penandatanganan NPHD pengamanan Pilkada Kukar 2024.
Polres Kukar mendapatkan kucuran dana hibah sebesar Rp 8 miliar. Diikuti Kodim 0906/Kukar senilai Rp 2 miliar, Polres Bontang sebesar Rp 1 miliar dan Kodim 0908/Bontang senilai Rp 600 juta.
Yakni untuk KPU Kukar pada tahap pertama pada 2023 lalu, sudah dicairkan sebanyak 40 persen, atau senilai Rp 30,42 milar dari total anggaran Rp 76,055 miliar. Sementara untuk Bawaslu Kukar sudah dicairkan sebesar 40 persen, dengan nilai Rp 7,045 miliar dari total Pagu anggaran Rp 14,033 miliar. (adv)
