TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih minim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, khususnya dari sektor pertambangan dan migas.
Bupati Aulia menyoroti sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, termasuk penerimaan pajak kendaraan. Menurutnya, banyak kendaraan milik perusahaan tambang di Kukar yang masih menggunakan plat luar daerah, sehingga pajak kendaraan tersebut justru masuk ke daerah lain, meskipun beroperasi di Kukar.
“Pendapatan APBD sudah kami mapping, termasuk upaya merapikan kendaraan-kendaraan perusahaan tambang yang beroperasi di Kukar agar pajaknya masuk ke daerah kita,” jelas Aulia Rahman Basri.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik Delivery Order (DO) bahan bakar dari luar Kukar, yang menyebabkan hilangnya potensi pemasukan dari sektor tersebut. Banyak perusahaan yang mendatangkan bahan bakar dari luar tanpa membeli di Kukar, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini tidak optimal.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Kukar menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar melakukan penataan dan optimalisasi aset-aset milik daerah guna menambah sumber PAD.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga mendorong pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan. Fokus pada peningkatan hilirisasi di sektor ini diharapkan dapat mendongkrak Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
“Kami juga berupaya menggiring sektor ini ke hilirisasi, karena dengan begitu, PDRB Kukar akan meningkat,” tutup Aulia. (Adv)
