TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengalokasikan Rp 1,58 triliun, atau 16 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, untuk sektor kesehatan. Anggaran ini disusun bersama DPRD Kukar sebagai komitmen meningkatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kukar.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai program prioritas, seperti penanganan penyakit menular hingga peningkatan fasilitas kesehatan.
“Secara umum, Pemkab Kukar telah mengalokasikan Rp 1,58 triliun untuk sektor kesehatan, yang mencakup 16 persen dari total belanja daerah,” kata Sunggono, Jumat (21/11/2024).
Beberapa rincian anggaran tersebut meliputi Rp 1 miliar untuk pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penderita Tuberkulosis (TBC) dan Rp 1,2 miliar untuk pelayanan kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV). Selain itu, sebesar Rp 6,7 miliar dialokasikan untuk peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar juga memberikan perhatian khusus pada pemerataan mutu layanan kesehatan di daerah terpencil. Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional fasilitas kesehatan, termasuk 32 puskesmas dan 3 rumah sakit umum yang berada di bawah naungan Pemkab Kukar.
“Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Pemkab Kukar juga akan mengangkat formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus tenaga kesehatan,” ujar Sunggono.
Ia menambahkan, langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. Dengan alokasi anggaran yang besar ini, Pemkab Kukar berharap dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kesehatan adalah prioritas. Kami berupaya meningkatkan layanan kesehatan agar lebih merata dan berkualitas, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat,” tutupnya. (Adv)