SAMARINDA – Penayangan film dokumenter “Pesta Babi” di Rumah Ladang, Samarinda, Sabtu (9/5/2026), menjadi ruang diskusi terbuka terkait kebebasan berpendapat, isu lingkungan, hingga hak masyarakat adat di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kegiatan tersebut berlangsung di tengah munculnya pembubaran pemutaran film serupa di sejumlah daerah dan kampus di Indonesia.
Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Mulawarman, Tian Rado, menyayangkan adanya pembatasan terhadap pemutaran film dokumenter tersebut di beberapa wilayah.
“Di beberapa tempat saat melakukan nobar film ini terjadi pembubaran, bahkan di kampus di kota Ternate, Mataram, dan di berbagai tempat lainnya birokrat kampus sampai aparat melakukan pembubaran karena menganggap film tersebut sifatnya provokatif,” ujarnya.
Menurut Tian, tindakan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan teknis kegiatan, tetapi juga menyentuh ruang kebebasan berekspresi dan penyampaian kritik di lingkungan akademik.
Ia menilai mahasiswa memiliki hak untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan lingkungan.
“Apa yang sudah kita lakukan dan pelihara sampai hari ini, saya kira adalah bentuk kesehatan jiwa dan pikiran karena kita perlu curiga terhadap segala hal yang ditawarkan oleh pemerintah,” katanya.
Film “Pesta Babi” sendiri mengangkat persoalan konflik antara pembangunan PSN dengan hak masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait kerusakan hutan sagu milik suku Marind, Awyu, dan Muyu.
Tian menilai kondisi serupa juga dapat dilihat di Kalimantan Timur, terutama dalam relasi antara pemerintah dan industri ekstraktif.
“Kita melihat ketidakberdayaan pemerintah di hadapan oligarki, yang mana pemerintah hari ini seperti menjadi alat untuk kemudian melakukan eksploitasi dengan dalih pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari kawasan industri tambang terhadap generasi muda, terutama terkait rendahnya minat melanjutkan pendidikan karena tergiur pekerjaan sektor tambang.
“Anak-anak muda yang hidup di lingkungan tambang melihat upah yang diberikan itu menjamin, sehingga minim yang mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari bangku sekolah,” ujarnya.
Menurut Tian, kondisi tersebut secara perlahan membentuk pola ketergantungan dan menggeser nilai budaya masyarakat.
“Kehidupan masyarakat yang kental dengan budaya dan tradisi berusaha digeser dengan gaya hidup yang dapat menguntungkan kapitalis. Itu bentuk ketergantungan,” katanya.
Ia menilai sistem pendidikan saat ini juga mulai kehilangan fungsi membangun daya kritis mahasiswa.
“Pendidikan terkesan seperti disepelekan, padahal produksi bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi memperbudak manusia, yang mana kita memang dilatih untuk taat dan patuh terhadap sistem,” ucapnya.
Dalam film tersebut, sutradara Dandhy Laksono menggunakan istilah Pork Barrel Politics atau Politik Gentong Babi untuk mengkritik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan elite politik.
Meski menuai tudingan terkait pendanaan asing, Dandhy disebut tetap terbuka dengan mencantumkan seluruh kolaborator seperti Greenpeace, Pusaka Bentala Rakyat, dan WatchDoc dalam kredit film.
Di tengah berbagai tekanan dan pembatasan, diskusi dan pemutaran film “Pesta Babi” di Samarinda justru menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap ruang-ruang diskusi alternatif mengenai isu lingkungan, demokrasi, dan masyarakat adat. (MK)
Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S
