TANJUNG SELOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), melangsungkan sosialisasi berkaitan dengan Pemberantasan korupsi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Dihadirkan langsung oleh Kepala daerah masing-masing Kabupaten dan Kota se-Kaltara. Bupati Bulungan Syarwani, saat dikonfirmasi menuturkan ada tindak lanjut setelah ada sosialisasi dari KPK. Dari 8 area yang menjadi titik fokus KPK, didalamnya masih ada hal yang masih di benahi oleh Pemkab Bulungan.
Hal itu yang menjadi komitmen dan dirapatkan, sehingga besok KPK secara khusus dengan Pemkab Bulungan akan melangsungkan rapat lebih lanjut, terkait 8 area yang masih akan perlu dibenahi. “Dari 8 area yang disebutkan tadi, masih ada hal penting yang perlu kita tingkat optimalkan,” ucap Syarwani.
Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Bupati mengimbau bahwa apa yang menjadi indikator dan standar yang telah ditetapkan dalam Monitoring Center For Prevention (MCP).
Adapun 8 area yang menjadi titik fokus dan standar KPK RI di antaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.
Bupati memastikan, itu dapat terkejar dengan sisa waktu yang ada. “InsyaAllah, kita yakin dan optimis meskipun ada yang masih kita perlu benahi, dan memang belum semuanya sempurna masih ada yang perlu dibenahi. Ada hal yang kurang kita perbaiki,” pungkasnya. (tin/and)
Reporter: Martinus Nampur
Editor:Â Andhika
