TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan terancam batal. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga tengah mengusulkan pembangunan BLK melalui Kementerian Ketenagakerjaan, yang direncanakan berlokasi di Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan, Hasanuddin, saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa pada akhir tahun lalu dirinya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait usulan pendirian BLK di Bulungan.
Namun, proses tersebut dinilai cukup panjang karena pemerintah daerah harus menyiapkan lahan dan berbagai persyaratan administrasi lainnya.
“Di akhir tahun lalu saya sempat ke Kemenaker untuk membahas rencana pendirian BLK Bulungan, tetapi prosesnya panjang. Harus menyiapkan lahan minimal lima hektare dan persyaratan lain,” ujarnya.
Sementara itu, Pemprov Kaltara juga telah mengusulkan pembangunan BLK yang terpusat di Bulungan melalui Balai Pelatihan dan Pendidikan Vokasi (BPPV) di Gunung Seriang. Fasilitas tersebut direncanakan mulai dibangun pada 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.
“Di Gunung Seriang ada rencana pembangunan Balai Latihan Kerja dari pusat melalui BPPV. Kalau daerah mau membangun sendiri silakan, tetapi kalau ingin bergabung dan memanfaatkan fasilitas BPPV milik kementerian juga diperbolehkan,” jelasnya.
Menurut Hasanuddin, keberadaan BPPV tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan pelatihan kerja seluruh wilayah Kaltara. Berbeda dengan BLK yang ada di Tarakan, biaya operasional pembangunan dan pengelolaan BLK baru dinilai cukup besar.
Ia menambahkan, jika membangun dari awal, Pemkab Bulungan harus menyiapkan lahan yang statusnya “clear and clean”, yang tentu membutuhkan waktu tidak singkat. Selain itu, tantangan lain adalah penyediaan instruktur yang kompeten dan bersertifikasi.
“Belum lagi soal instruktur. Tidak mudah mencari instruktur dengan spesifikasi tertentu, apalagi untuk kebutuhan industri seperti aluminium. Itu berbeda dengan pelatihan umum seperti tata boga. Instrukturnya harus sesuai kualifikasi dan tentu biayanya tidak sedikit,” terangnya.
Ke depan, kebutuhan tenaga kerja terampil akan disesuaikan dengan perkembangan industri di Kaltara, termasuk untuk mendukung suplai tenaga kerja di kawasan industri. Pemkab Bulungan pun masih akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait skema terbaik dalam pemenuhan kebutuhan pelatihan kerja tersebut. (*)
Penulis: Martinus
Editor: Yusva Alam
