Pemkab Berau Tegaskan Komitmen Pertahankan Opini WTP dari BPK


BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan bahwa Pemkab Berau berkomitmen penuh untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang selama ini telah menjadi cerminan kualitas laporan keuangan daerah dan komitmen pada prinsip-prinsip good governance.

“Kami bertekad untuk kembali memperoleh opini WTP atas LKPD 2024. Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi cerminan dari tanggung jawab dan profesionalisme seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan,” ungkapnya, Selasa (6/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Gamalis juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan, serta memastikan penyerahan LKPD dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Disiplin administratif seperti ini adalah pondasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa ketepatan waktu dalam penyerahan LKPD merupakan salah satu syarat penting dalam proses audit keuangan oleh BPK, sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga integritas dan transparansi anggaran.

Sebagai bagian dari proses pemeriksaan oleh BPK, Gamalis juga mendorong seluruh OPD untuk responsif dan kooperatif dalam menyiapkan dokumen pendukung, serta memberikan penjelasan atas setiap aspek yang menjadi perhatian auditor.

“Saya minta semua OPD mendukung penuh proses pemeriksaan. Sajikan data yang dibutuhkan dan berikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang diberikan BPK,” tegasnya.

Ia menambahkan, salah satu kunci untuk mempertahankan opini WTP adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK secara tuntas dan tepat waktu.

Pemkab Berau diketahui telah berhasil meraih opini WTP dari BPK selama beberapa tahun terakhir, sebuah capaian yang menjadi bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Gamalis menyebut, keberhasilan tersebut bukan kerja individu, melainkan hasil sinergi seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah daerah.

“Ini hasil kerja tim. Karena itu, menjaga WTP bukan tugas satu dinas saja, tapi tanggung jawab bersama. Kita harus terus mempertahankannya, bahkan meningkatkan kualitas pelaporan ke depan,” tandasnya. (adv/ril/and)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

16.4k Pengikut
Mengikuti

BERITA POPULER