BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai bersiap menghadapi potensi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang.
Meski kebijakan tersebut belum final, isu ini menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kondisi fiskal daerah serta pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan pihaknya tidak ingin menunggu hingga kebijakan benar-benar berlaku. Antisipasi sejak dini menurutnya penting agar roda pemerintahan tetap berjalan baik dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Memang ada informasi terkait pemotongan TKD itu yang kami dengar, meskipun belum final. Maka tentunya kita perlu bersiap kalau itu benar terjadi, karena pembiayaan semakin besar,” ujarnya.
Said menyebut, sejumlah program prioritas dari pemerintah pusat dan provinsi justru membebankan sebagian biaya operasional kepada pemerintah kabupaten. Program seperti MBG, KMP, dan SR menjadi contoh nyata bagaimana tanggung jawab daerah semakin bertambah. Kondisi ini tentu akan semakin berat jika TKD benar-benar dipangkas.
Ia menambahkan, Pemkab Berau berharap rencana tersebut tidak terealisasi. Namun jika memang harus dilaksanakan, langkah rasionalisasi belanja akan menjadi strategi utama. Belanja infrastruktur diprediksi menjadi sektor yang paling terdampak karena menyerap porsi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau memang dilaksanakan, jelas kita terdampak ke APBD. Komposisi APBD kita saja masih sangat bergantung pada transfer, baik dari pusat maupun provinsi,” tuturnya.
Adapun strategi yang disiapkan Pemkab Berau antara lain melakukan penyesuaian kegiatan pembangunan serta memastikan kewajiban dasar tetap terpenuhi. Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti gaji, tunjangan, dan kebutuhan operasional perkantoran akan menjadi prioritas.
“Jadi strategi yang pertama, kita akan lakukan rasionalisasi kegiatan. Kedua, kita upayakan hak ASN bisa diselesaikan. Gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran harus dipastikan tersedia anggarannya,” tegasnya.
Meski begitu, Said tetap optimistis Pemkab Berau mampu melewati tantangan ini. Ia menekankan bahwa pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu, apapun kondisi fiskal daerah ke depan.
“Tetapi kalau memang terjadi, kita siap. Prinsipnya, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” pungkasnya. (adv/ril/and)
